IKN Nusantara
Pemerintah Jamin Kepastian Tata Ruang dan Agraria Bagi Investor di IKN Nusantara
Pemerintah jamin kepastian tata ruang dan agraria bagi investor di IKN Nusantara
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Kehadiran investor mutlak diperlukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pasalnya, Pemerintah hanya mengalokasikan APBN hanya 20 persen dari kebutuhan dana pembangunan IKN Nusantara.
Guna memancing minat investor berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah pun merancang sejumlah aturan yang memudahkan investasi.
Diantaranya kepastian soal tata ruang dan kepastian agraria atau pertanahan.
Baca juga: Bahas IKN Nusantara, Jusuf Kalla Sebut Malaysia Jadi Acuan Sukses Pindah Ibu Kota
Dilansir dari Kontan, Pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tarik investasi di IKN.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, rencana pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan atas pemanfaatan lahan untuk kepentingan investasi tentunya akan menjadi daya tarik yang akan dipertimbangkan oleh para investor.
Dia mengatakan, pertumbuhan sektor usaha ritel akan berkembang secara perlahan dan bertahap sesuai dengan pertumbuhan pasar. Oleh karenanya diperlukan adanya kemudahan dan keringanan permodalan yang sifatnya juga khusus serta istimewa.
Baca juga: Sederet Kesiapan Banjarmasin Jadi Penyangga IKN Nusantara, Pintu Gerbang Kalimantan
“Namun selain fasilitas dan kemudahan pemanfaatan lahan, untuk kepentingan investasi dalam bidang ritel diperlukan juga adanya fasilitas dan kemudahan permodalan investasi serta usaha,” ujar Alphonzus kepada Kontan.co.id, Minggu (18/9).
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menilai, pembahasan penyusunan RPP untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan IKN terutama yang menyangkut dengan memberikan hak guna usaha (HGU) dan juga HGB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meyakinkan dan memberikan kepastian bagi calon calon investor untuk berinvestasi di IKN.
Sebab, masalah pertanahan dan/atau masalah agraria ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi investor sebelum menanamkan investasinya.
Baca juga: Ruas Tol Jembatan Pulau Balang-Bandara VVIP IKN Nusantara Masih Dipertimbangkan
“Rencana Umum Tata Ruang juga harus segera dibuatkan sehingga para investor sudah memiliki suatu kejelasan mengenai titik titik dimana pembangunan kluster perumahan, pembangunan untuk hotel, rumah sakit, sekolah dan lain lain ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh investor,” jelas Sarman.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Suharso Manoarfa menyebutkan setidaknya ada lima hal yang telah dibahas dalam pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian perizinan usaha, dan kemudahan usaha.
Pertama, pemerintah memberikan peizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas investasi meliputi pelaksanaan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra.
Kedua, proses pemberian izin berusaha di IKN dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan fitur khusus mengenai IKN.
Ketiga, otorita IKN dapat melakukan penyerahan, penggunaan, dan atau pelepasan aset atas bagian tanah hak pengelolaan kepada pelaku usaha sesuai dengan perjanjian.
Keempat, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun. Pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian antara Otorita IKN dengan pelaku usaha.
Kelima, HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun, pemanfaatan HGB dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian antara Otorita IKN dengan pelaku usaha. (*)
