Ibu Kota Negara
Tahap Awal Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim, Asesmen 20.000 Pegawai Dilakukan Tahun 2022
Tahap awal pemindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke IKN Nusantara Kaltim. Asesmen 20.000 pegawai dilakukan tahun 2022 ini.
TRIBUNKALTIM.CO - Sementara percepatan pembangunan di IKN Nusantara tersebut dikebut, Pemerintah juga mulai mempersiapkan pemindahan ASN ke Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Pemerintah telah menyiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke IKN Nusantara Kaltim yang di tahap awal akan dilakukan mulai tahun ini.
Proses asesmen untuk pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim akan segera dilakukan tahun ini.
Di tahun 2022 ini, targetnya ada 20.000 ASN yang akan jalani asesmen untuk pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kalim.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, pemindahan ASN tersebut akan dilakukan secara bertahap.
"Saya kira tidak dengan langsung seketika seperti itu.
Yang penting kan penetapan bahwa IKN kemudian bisa berfungsi menjadi ibu kota negara itu mudah-mudahan bisa kita pastikan pada tahun 2024.
Orang-orangnya semua memang sekarang lagi di-assess, ya bagaimana, siapa saja," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (13/7/2022)
Baca juga: Bahas IKN Nusantara, Jusuf Kalla Sebut Malaysia Jadi Acuan Sukses Pindah Ibu Kota
Selanjutnya, terkait dengan asesmen untuk pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama.
Satya Pratama mengatakan, "Pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ini akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya."
Untuk pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal pada tahun ini sampai dengan 2023, ditargetkan sejumlah 60.000 ASN.
Meliputi 20.000 ASN di tahun 2022 dan 40.000 pegawai pada 2023.
"Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Lebih lanjut kata dia, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN.
Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN kebutuhan.
Kedua, menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi lima klaster.
Baca juga: Belum Ada Investor, Jusuf Kalla Lihat Investasi di IKN Nusantara Baru dari APBN
"Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya.
Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim
Skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke IKN Nusantara Kalimantan Timur ( Kaltim ) tengah digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB ).
Menurut MenpanRB, Abdullah Azwar Anas, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah meminta untuk menyiapkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) menyatakan proses asesmen untuk pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim akan dimulai tahun ini.
Targetnya tahun 2022 ini akan ada 20.000 ASN yang akan pindah lebih dulu ke IKN Nusantara Kaltim.
MenpanRB, Abdullah Azwar Anas dalam acara Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, Kamis (22/9/2022) juga menyinggung pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim.
Abdullah Azwar Anas mengatakan, "Kami juga diminta oleh presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara.
Baca juga: Solusi Cegah Ketimpangan Pembangunan IKN Nusantara dan Daerah Penyangga di Kaltim
Karena belum beres kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri," katanya.
Namun, Menpan RB menjanjikan bahwa pekan depan semua skenario pemindahan ASN ke IKN serta persiapan daerah otonomi baru (DOB) Papua akan rampung.
Selanjutnya, Menpan RB berencana segera menyambangi Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) untuk membahas pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim ini.
"Tetapi minggu depan sudah selesai insyaAllah, termasuk persiapan DOB Papua dan lain-lain, kami akan duduk banyak dengan Kemendagri," kata Anas seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Mantan Bupati Banyuwangi ini bilang, pihaknya tengah memadankan data para ASN bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena menyelesaikan masalah datanya enggak benar, output-nya biasanya enggak benar.
Maka berhari-hari kemarin sampai malam, saya dengan deputi (Kementerian PANRB) ketemu dengan Pak Bima (Kepala BKN)," kata Anas.
"Ketemu dengan LAN, karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini (Kementerian PANRB), teknisnya ada di BKN.
Ini enggak boleh beda, harus satu, datanya harus satu enggak boleh dua," sambung dia.
Pemadanan data ini bertujuan untuk membenahi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Ia berharap masalah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik segera bisa dibenahi.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, sebanyak 60.000 ASN, TNI, dan Polri bakal dimutasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara.
Pemutasian ini direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun 2023.
Baca juga: Dukung Akses Logistik ke IKN, Pembangunan Jalan ke Pelabuhan Buluminung Diusulkan ke Provinsi
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.