Tim Bayangan Bentukan Nadiem Makarim Tuai Polemik, Anggota DPR Mengaku Tidak Pernah Dikomunikasikan

TRIBUNKALTIM.CO - Shadow tim atau tim bayangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menuai polemik.

Mendapat apresiasi di United Nation Transforming Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pekan lalu, tim bayangan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang berjumlah 400 orang tersebut justru dipertanyakan parlemen di Senayan.

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki mengatakan pihaknya tidak pernah mengetahui keberadaan 400 orang tim khusus ini karena tidak pernah disampaikan oleh Mendikbud dalam raker.

"Ada 400 orang itu jumlah yang banyak lho tapi tidak pernah dikomunikasikan," ujarnya.

Zainuddin mengharapkan Mendikbud lebih transparan dalam menjalankan program pemerintah. Ia juga menilai besarnya alokasi anggaran untuk pembuatan platform digital ini tidak terlalu dibutuhkan saat ini.

"Digitalisasi pendidikan ini kan sudah banyak dikeluhkan oleh siswa, karena yang mereka inginkan pendidikan tatap muka," tegasnya.

Ia menambahkan Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan pada pembentukan tim ini. Khususnya pada penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.

"Apakah dibalik ini ada penyimpangan kita akan melakukan pengawasan," ujarnya.

Untuk diketahui, kewenangan pimpinan tim bayangan ini setara dengan pejabat eselon 1.

Penelusuran Tribun di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbud Ristek diketahui untuk mempekerjakan 55 orang jasa konsultan platform Guru Pembelajaran dianggarkan Rp 27.3 miliar. Tender ini dimenangkan oleh PT Telkom dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp23,7 Miliar.

Selain itu PT Telkom juga memenangkan tender pada jasa konsultan pengembangan platform Guru Profil dan pengembangan kompetensi senilai Rp 17 miliar.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menilai 400 orang tim Nadiem Makarim tidak memiliki kinerja yang spesial.

Sebab sejumlah produk digitalisasi yang diklaim hasil kerja dari tim khusus ini seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah ada sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri.

"Jika memang hanya melanjutkan berarti tim ini tidak istimewa dan satu lagi kita akan melihat anggarannya jangan sampai ada dobel anggaran," ujarnya.

Baca juga: Megawati Khawatir Kondisi Indonesia Saat Dirinya Tiada Nanti, Permintaan ke Nadiem

Baca juga: 4 Menteri yang Kena Marah Presiden Jokowi karena Banyak Impor, Nadiem Makarim hingga Erick Thohir

Pada penggunaan anggaran, Sodik juga membuka kemungkinan akan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk memperjelas pembentukan tim khusus menteri ini.

"Apakah jadi Panja atau tidak nanti kita lihat, saya teman-teman memberi masukan kepada kami apakah layak menjadi panja atau tidak," tegasnya.

Sodik juga menyoroti gencarnya digitalisasi pendidikan ini terhadap pembentukan karakter siswa didik. Menurutnya, jangan sampai digitalisasi pendidikan ini justru memperlemah pembentukan karakter yang merupakan inti dari pendidikan nasional.

"IT ini penting tapi jangan sampai justru ini memperlemah pendidikan yang lengkap yakni pendidikan karakter," ujarnya.

Diminta Transparan
Kepala Bidang Litbang Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyansyah meminta Nadiem bersikap transparan terkait keterlibatan 400 orang dalam tim ini.

"Kami pikir, Mas Menteri harus menyampaikan ke publik nama-nama 400 orang 'Shadow Organization' ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tutur Feriyansyah.

Menurut Feriyansyah, publik mempertanyakan hasil produk yang dikerjakan oleh tim ini. Feriyansyah menilai selama ini belum ada produk inovatif dari Kemendikbudristek yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.

"Sebagai guru dan dosen, kami belum melihat produk inovatif apa? Kenyataannya gaji guru honorer tetap menyedihkan selama ini," kata Feriyansyah.

"Data hasil Asesmen Nasional 2021 dari Kemdikbud menunjukkan 50 persen siswa kita belum mampu mencapai kompetensi dasar di bidang literasi. Sebanyak 3 dari 4 siswa belum mampu mencapai kompetensi minimum bidang numerasi," tambah Feri.

Baca juga: PENYEBAB Sebenarnya Jokowi Semprot 4 Menteri Sekaligus, Dari Nadiem Makarim hingga Erick Thohir

Baca juga: Rocky Gerung Kirim Pesan untuk 3 Menteri Jokowi; Nadiem Makarim, Sri Mulyani, hingga Sandiaga Uno!

Hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains anak Indonesia juga masih konsisten rendah di bawah rata-rata negara di dunia. Sebanyak 193 ribu guru lulus Tes PPPK pada 2021, tapi hingga sekarang belum kunjung diangkat diberi SK.

Dirinya mengungkapkan bahkan guru yang sudah lulus passing grade, justru tidak ada formasi di daerah. Bahkan di antara mereka guru PPPK ini puluhan ribu yang belum kunjung digaji selama berbulan-bulan.

Sementara itu Indonesia mengalami darurat kekurangan guru sampai sekarang. Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri.

Rekrutmen guru PPPK hanya mampu 293 ribu saja. "Apa kira-kira inovasi sebagai solusi dari Tim Khusus Nadiem untuk menanggulangi ini?Lantas apa gerangan inovasi yang sudah dihasilkan oleh Shadow Team yang dibanggakan Mas Nadiem tersebut bagi guru dan siswa?" kata Feriyansyah.

Saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memberikan klarifikasi. Ia mengakui salah dalam menyebut tim bayangan 'Shadow Organization'.

Menurutnya yang dimaksud tim bayangan adalah vendor.

"Saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," kata Nadiem.

Meski vendor lanjut Nadiem, pihaknya tidak memperlakukan mereka sebagai vendor. Tim tersebut kata dia sifatnya adalah permanen dan merupakan vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom.

"Kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Di situlah mereka, dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor," kata dia.

Minta Audit
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengkritisi adanya tim bayangan di Kemendikbud Ristek. Menurut Abdul Mu'ti, tim bayangan tersebut adalah sebuah inefisiensi di tengah kondisi keuangan negara yang tidak baik.

"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja," ucap Abdul Mu'ti melalui akun Twitter resminya @abe_mukti yang dikutip kemarin.

Menurutnya, tim bayangan ini akan menarik anggapan bahwa ada kolusi yang terjadi. Sehingga, Abdul Mu'ti meminta BPK melakukan audit terhadap tim bayangan di Kemendikbud Ristek ini.

"Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," ucap Abdul Mu'ti.

Ia mengungkapkan baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada tim bayangan dalam sebuah kementerian. Padahal banyak pegawai dan pejabat di Kemendikbud Ristek yang dapat diberdayakan.

"Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini saya mendengar istilah "tim bayangan" dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan. Padahal secara struktural di kementerian banyak sekali pejabat mulai Sekjen, Dirjen, Direktur, Biro, dan staff yang berjumlah ribuan," jelas Abdul Mu'ti. (Tribun Network/fah/kps/wly)