Berita Samarinda Terkini

Hadiri Dialog Pendidikan, Walikota Andi Harun Tanggapi Kenapa Guru ASN Tidak Terima TPP?

Walikota Samarinda Andi Harun menghadiri Dialog pendidikan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (6/10/2022) tadi malam.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Walikota Andi Harun menjawab pertanyaan peserta dialog pendidikan, kenapa guru ASN tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)? TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun menghadiri Dialog pendidikan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (6/10/2022) tadi malam.

Dialog tersebut mengangkat tema Telaah Ulang Kebijakan Pemangkasan Insentif Guru Kota Samarinda.

Selain Andi Harun, dialog juga dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, Akademisi UINSI Suwardi Sagama, dan Perwakilan Guru Qamarallah.

Pada kesempatan tersebut, Andi Harun menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta terkait pengecualian terhadap guru ASN guru dalam menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia menjelaskan bahwa ketika Pemerintah Nasional dalam hal ini Presiden RI Jokowi menjadikan reformasi birokrasi sebagai salah satu arah kebijakan, Samarinda di Kaltim adalah kabupaten/kota pertama yang melakukan penyederhanaan struktural.

Baca juga: Pemkot Samarinda Bentuk Tim Audiensi ke Kemendagri dan Kemendikbud soal Insentif Guru

"Samarinda adalah kabupaten/kota pertama di Kaltim yang melakukan penyederhanaan struktur dari 37 menjadi 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Andi Harun pada Dialog Pendidikan, Kamis (6/10/2022) tadi malam.

Hal itu dilakukan dengan tujuan menciptakan efisiensi belanja dan birokrasi makin efektif.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai alasan pengecualian guru dalam Pasal 9 Perwali Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan bahwa kenaikan jabatan struktural lebih berat daripada kenaikan jabatan ASN guru yang merupakan jabatan fungsional.

Kedua, ia mengatakan bahwa kondisi fiskal Kota Samarinda tidak akan mampu untuk memenuhi itu.

Setidaknya perlu dana Rp 24 miliar yang dikucurkan setiap bulan untuk memenuhi hal tersebut.

Baca juga: Ratusan Guru di Samarinda Demo, Tolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidik

"Uang Rp 24,3 miliar sebulan itu dapat dari mana?" tanyanya.

Sehingga peningkatan pendapatan daerah itulah yang saat ini perlu untuk ditingkatkan.

Maka ia meminta para guru untuk bersabar sebab jika aturan itu dipaksakan untuk diubah maka justru pemerintah yang lagi-lagi disalahkan, sebab belum merealisasikan itu.

"Kalau kita paksakan maka akan blunder," imbuhnya.

Namun orang nomor satu di Kota Tepian itu mengatakan, ada beberapa peluang untuk mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Sosialisasikan Surat Edaran Terkait Insentif Guru

Dengan menggelontorkan dana kepada kabupaten/kota untuk memenuhi insentif guru, bahkan untuk para perawat.

"Coba kita bicara ke Pak Gubernur mudah-mudahan diterima bantuan keuangan untuk guru dan perawat," katanya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved