IKN Nusantara
Hasto PDIP Bongkar Anies Baswedan Tak Ingin Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Hasto Kristiyanto PDIP bongkar Anies Baswedan tak ingin Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi adalah membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal ini ditegaskan Hasto menyikapi pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem.
Dilansir dari Kompas.com, Hasto menilai ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan oleh salah partai politik pengusung Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
Diketahui Partai Nasdem sebagai anggota koalisi pemerintah telah secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidne (capres).
Hasto menyebut salah satu etika yang mengikat partai pendukung adalah mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
"Prinsipnya PDIP kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, mau mencalonkan siapa.
Hanya saja untuk parpol pengusung Pak Jokowi, itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan dukungan itu diberikan selama lima tahun," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Fisipol UGM, Senin (10/10/2022).
Hasto menyampaikan saat ini Presiden Jokowi menempatkan skala prioritas dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina.
Sehingga seluruh partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut.
Selain itu, prioritas lainnya adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dia menilai jangan sampai partai pendukung Jokowi mengusung sosok yang memiliki kebijakan berbeda.
"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," tegasnya.
Hasto mencontohkan adanya perbedaan kebijakan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Contohnya saya mendengar berkali-kali, Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan Ibu Kota tetap berada di Jakarta.
Sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Ini lah yang harus kita hindari," tandasnya.
Namun sekali lagi, Hasto Kristiyanto menegaskan PDI-P tidak campur tangan terhadap kedaulatan partai politik lain.
