PDIP Kaget NasDem Anggap Anies Baswedan Antitesis Jokowi, Hasto Pertanyakan Etika Partai Surya Paloh

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar bursa capres Pikpres 2024.

Suhu politik makin memanas usai ANies Baswedan secara resmi diusung NasDem sebagai Capres di Pilpres 2024.

Apalagi saat NasDem lewat kadernya mengatakan belum lama ini bahwa ANies Baswedan antitesis dari sosok Jokowi.

Saat dimintai tanggapan PDIP mengaku kaget NasDem menganggap Anies Baswedan antitesis presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pertanyakan etika partai Surya Paloh.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Hasto PDIP Bongkar Anies Baswedan Tak Ingin Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menilai Partai Nasdem memiliki persoalan etika politik yang serius.

Lantaran melalui kadernya, Zulfan Lindan, Partai NasDem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Joko Widodo (Jokowi).

Demikian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada KOMPAS TV, Rabu (12/10/2022).

“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan, bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” ucap Hasto.

Untuk diketahui, kata Hasto, antitesis artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo.

Baca juga: Sindir Nasdem dan Pencapresan Anies Baswedan, PDIP Singgung Prioritas Jokowi dan IKN Nusantara

“Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan, dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis,” kata Hasto.

“Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali, Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies.”

Bagi PDIP, tegas Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik.

Baca juga: Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN Nusantara? Enggan Ibu Kota Pindah dari Jakarta

“Lalu dimana tanggung jawab etika politik dari Partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” tanya Hasto.

“Apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?” lanjut Hasto.

Hasto menilai, dari gambaran posisi Nasdem yang menyatakan Anies sebagai antitesa Jokowi tentu berpeluang memunculkan persoalan di kabinet.

PDIP, lanjutnya, mempertanyakan, bagaimana hal-hal strategis dan fundamental dapat dibahas dengan menteri dari partai Nasdem jika sudah memposisikan Jokowi sebagai antitesisnya.

“Problematika juga muncul, ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menter yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit,” ujar Hasto.

“Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan.” (*)