IKN Nusantara
Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN Nusantara? Enggan Ibu Kota Pindah dari Jakarta
Anies Baswedan tolak pembangunan IKN Nusantara? Enggan Ibu Kota pindah dari Jakarta
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio
TRIBUNKALTIM.CO - Anies Baswedan diusung Partai Nasdem sebagai capres di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Nasdem memastikan siapapun calon yang diusung Nasdem di Pilpres 2024, wajib melanjutkan program Jokowi.
Termasuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Belakangan, beredar kabar Anies Baswedan menolak Ibu Kota Negara dipindahkan dari Jakarta.
Kabar ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Maruf Amin Rayu Amerika Serikat Investasi di IKN Nusantara, Garap Energi Terbarukan
Baca juga: Sindir Nasdem dan Pencapresan Anies Baswedan, PDIP Singgung Prioritas Jokowi dan IKN Nusantara
Dilansir dari Kompas.com, Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak mencampuri kedaulatan partai lain terkait pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 mendatang.
Namun, dia menilai ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan oleh salah partai politik pengusung Presiden Joko Widodo.
Hasto menyebut salah satu etika yang mengikat partai pendukung adalah mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
"Prinsipnya PDI Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, mau mencalonkan siapa.
Hanya saja untuk parpol pengusung Pak Jokowi, itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan dukungan itu diberikan selama lima tahun," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Fisipol UGM, Senin (10/10/2022).
Hasto menyampaikan saat ini Presiden Jokowi menempatkan skala prioritas dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina.
Sehingga seluruh partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut.
Selain itu, prioritas lainnya adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dia menilai jangan sampai partai pendukung Jokowi mengusung sosok yang memiliki kebijakan berbeda.
"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda.
Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," tegasnya.
Hasto mencontohkan adanya perbedaan kebijakan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
