Investor Jepang Siap Biayai Pembangunan IKN Nusantara, Tapi Syaratnya Super Berat

TRIBUNKALTIM.CO - Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan, hingga saat ini ada ratusan investor asing yang tertarik untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Satu di antaranya berasal dari Jepang.

Bahkan, investor dari Negeri Matahari Terbit ini menjamin akan membiayai dengan syarat ada sekitar 50 juta orang yang tinggal dan menetap di IKN Nusantara.

"Tentu saja ini bukan hal mudah.

Tidak mungkin mendatangkan 50 juta orang dalam waktu singkat.

Karena itu, kami akan menetapkan syarat, kriteria, dan seleksi dari ratusan investor asing dalam daftar kami," tutur Dewi dalam diskusi Indonesia’s New Capital: Opportunities and Challenges, Minggu (16/8/2020), dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Tinjau Pembangunan IKN Nusantara, Jokowi Yakin Upacara HUT ke 79 RI di Ibu Kota Baru

Baca juga: Privat Sector Masuk, Jokowi Beber Kemajuan Pembangunan IKN Nusantara Terlihat 2023

Dewi menuturkan, pembangunan fisik IKN baru akan dilakukan mulai 2021 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melibatkan sejumlah K/L yang terkait sembilan aspek yakni lingkungan, permukiman, sanitasi, air bersih, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.

Hingga saat ini, kata Dewi, rencana atau masterplan pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur masih terus dibahas dan didiskusikan, dan ditargetkan selesai akhir 2020.

"Kami juga menyerap masukan-masukan publik yang muncul dari konsultansi-konsultansi dan dialog-dialog publik yang diselenggarakan selama ini," imbuh Dewi.

Untuk itu terbuka kemungkinan melakukan penyesuaian-penyesuaian, termasuk dalam hal menggerakkan ekonomi dengan melibatkan kota-kota dan kabupaten di luar Sepaku, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Balikpapan sebagai hub utama.

Dewi juga memastikan pengembangan IKN baru ini berada di bawah Badan Otorita Ibu Kota Negara. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Ke empatnya adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Presiden Jokowi sendiri dalam waktu dekat akan menandatangani peraturan presiden mengenai keputusan soal kepala badan otorita IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (25/10/2022).

Dilansir dari Kompas.com, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

Oleh karenanya, menurut Presiden, secara umum kemajuan pembangunan IKN Nusantara bisa dilihat pada Januari 2023.

"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan.

Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan.

Saya kira ini progres yang baik," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, public private partnership (PPP) sudah pada masuk dan mulai.

Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," lanjutnya. (*)