Seluruh Fraksi DPRD Kukar Setuju APBD 2023, Untuk Pendidikan Naik

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Secara menyeluruh, semua Fraksi DPRD Kukar menyetujui APBD 2023.

Demikian dibeberkan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin kepada TribunKaltim.co pada Minggu (30/10/2022). 

Tentu saja dia pun berharap agar pemerintah melaksanakan semua amanat yang tertuang pada APBD 2022.

Terutama pembangunan di semua sektor dan memaksimalkan serapan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat Kukar keseluruhan.

Baca juga: DPRD Kukar Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Abdul Rasid: Ini untuk Tingkatkan Iman dan Taqwa

Bahwa pendidikan, kesehatan tetap dengan porsinya masing-masing.

"APBD kita naik otomatis, porsi untuk pendidikan juga ikutan naik, dan begitu pun mandatori spending lainnya,” pungkas Rendi Solihin.

Pertama Kalinya di Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara ( Kukar) menjadi kabupaten/kota pertama di Kalimantan Timur yang telah mengesahkan APBD 2023.

Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diketok Rp 7,24 triliun.

“Memang cepat, dari awal mulai dari Juli ke Agustus sudah pengesahan RKPD dan akhir Agustus kesepakatan nota keuangan,” ujar Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Minggu (30/10/2022).

Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada perubahan Perpres dari 104 menjadi 198.

Baca juga: Mengadu ke DPRD Kukar, Perawat di Kukar Cemas soal Status Honorer

Baca juga: 4 Desa di Kukar Dapat Bantuan Tandon, Wabup Rendi Solihin Beber ke Depan Penyulingan

Perpres tersebut terkait kenaikan dana bagi hasil untuk Kukar, sehingga dilakukan pembahasan lebih mendetail terhadap TAPD Pemkab Kukar. 

Pembahasan itu dilakukan bersama DPRD Kukar melalui beberapa proses, baik di Samarinda, Jakarta juga selanjutnya dibahas Banggar DPRD, dan akhirnya dilakukan persetujuan. 

"Kami dengarkan juga beberapa pendapat dari tanggapan fraksi. Kami tanggapi sedikit bahwa APBD Kukar tahun 2023 memang mengalami peningkatan cukup siginifikan," kata Rendi Solihin.

Baca juga: Mengadu ke DPRD Kukar, Perawat di Kutai Kartanegara Cemas soal Status Honorer

"Tapi bisa dipastikan itu tidak keluar dari mandatori spending yang sudah kami siapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Dalam perjalanan pengesahan APBD 2023 yang dinilai naik cukup signifikan ini sempat tertunda. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti.

Kemudian dari proses pelaksanaannya, seluruh Fraksi DPRD Kukar juga sudah menyampaikan pemandangan akhirnya terkait laporan Banggar dan pengesahan APBD 2023 ini. (*)