IKN Nusantara
Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Aset Pemerintah di Jakarta Dipastikan Tak Dijual
Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara, aset Pemerintah di Jakarta dipastikan tak dijual
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah saat ini gencar membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerintah juga akan membangun kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota Negara yang baru tersebut.
Sementara itu, gedung-gedung Pemerintahan di Jakarta dipastikan banyak yang tak terpakai usai Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara.
Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menuturkan, perpindahan IKN ke Kalimantan Timur akan berdampak pada aset negara di DKI Jakarta menganggur.
Oleh karena itu, Kemenkeu melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berencana menawarkannya kepada para investor untuk dioptimalkan pemanfaatannya.
"Nanti dalam rangka ibu kota negara, maka kalau perpindahan terjad tentu akan ada aset-aset yang idle (menganggur) di Jakarta," jelas Rionald dalam LMAN Investor Gathering 2022 di Jakarta, Kamis (28/10/2022).
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kemenkeu berencana akan mengoptimalisasi aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan karena perpindahan IKN di Kaltim dengan cara disewakan.
Penyewaan aset-aset negara seperti gedung pemerintahan hingga kawasan olahraga Gelora Bung Karno (GBK) dilakukan untuk mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan beberapa waktu lalu.
"Itu mekanisme pemanfaatannya ada banyak, bahasa sederhananya ya sewa. Jadi ini (aset negara di Jakarta) tidak dijual tapi dioptimumkan untuk mencari PNBP," ungkap Encep.
Menurut Encep, saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan atas aset-aset negara di Jakarta yang nantinya bisa dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak lain.
Dia mencontohkan, seperti gedung-gedung kementerian atau lembaga yang ditinggalkan pegawai negeri sipil (PNS), bisa saja dikonsolidasikan dengan gedung milik swasta yang ada di sekitarnya.
"Contoh seperti di samping FX Sudirman itu kan ada Kemendikbud. Kalau Kemendikbud pindah, nanti gedungnya diapakan?
Bisa saja dikonsolidasikan dengan FX atau yang di sekitar sana mau dibangun apa, investor-investor kan pasti punya ide tuh. Jadi tidak dijual, tapi dimanfaatkan," jelas dia.
Sejauh ini, pihaknya tengah menyusun highest and best uses asset (aset tertinggi dan terbaik digunakan) di Jakarta.
"Gedung pemerintah akan kita optimumkan kalau ditinggalkan," tandas dia. (*)
