Ibu Kota Negara
Anggaran Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Membengkak Jadi Rp 58 T, Penjelasan Menteri PUPR
Anggaran pembangunan infrastruktur dasar IKN membengkak jadi Rp 58 triliun. Simak penjelasan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
lihat foto
Nilai kontrak yang disetujui adalah dengan harga penawaran Rp 1,35 triliun dari pagu Rp 1,38 triliun.
Baca juga: Mulai Beroperasi Hari Ini, Bus Damri Balikpapan Menuju IKN Dibanderol Rp 43 Ribu
Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera dimulai.
Pekan Ini, Kontrak Pembangunan Istana Presiden di IKN Ditandatangani
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan, penandatanganan kontrak pembangunan istana presiden di IKN akan dilakukan pekan ini.
"Istana baru mau kontrak minggu ini," ujar Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (31/10) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Basuki menyampaikan, proyek IKN yang akan ditender pada periode 2022-2024 senilai Rp 43 triliun.
Dia mengatakan, kemungkinan akan ada tambahan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk pembangunan jalan di zona 1B dan 1C kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Sehingga nantinya ketika pada kuartal pertama tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengajak investor dan menawarkan kerja sama pembangunan IKN.
Baca juga: Istana Presiden Segera Dikerjakan, Kenali Konsep Nagara Rimba Nusa di IKN Nusantara
"Ada dua jalan produksi supaya nanti kuartal pertama 2023, Presiden sudah kesana mengajak investor.
Kamu bikin sekolah di sini, kamu bikin rumah sakit di sini, sudah ada kavling kavlingnya.
Kalau sekarang di KIPP ada kavling-kavling.
Ini kemenko, ini Mabes TNI ini, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Sesneg sudah ada kavling pamerintahan, ini dilebarkan ke 1B dan 1C untuk komersil," jelas Basuki Hadimuljono.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menambahkan, penandatanganan kontrak istana presiden rencananya akan dilakukan pada pekan ini.
"Rabu atau Kamis Insya Allah iya tergantung ada sanggahan atau enggak. Kalau enggak ada sanggahan ya Insya Allah bisa kita tandatangani kontraknya.
Tapi, apakah akan dilakukan seremoni kan ngga harus, yang penting kontrak kan tanda tangan saja," ucap Endra.
