Berita DPRD Samarinda

Sidak Lokasi Pembukaan Lahan di Makroman, Komisi III DPRD Samarinda Duga Aktifitas Tambang Ilegal

Komisi III DPRD Samarinda melakukan sidak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir pada Selasa (1/11/2022).

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
HO
Anggota Komisi III DPRD Samarinda saat melakukan sidak terkait dugaan tambang ilegal di kawasan Makroman pada Selasa (1/11/2022). (HO) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda melakukan sidak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir pada Selasa (1/11/2022).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut adanya laporan dugaan tambang ilegal di kawasan tersebut.

Dari hasil kunjungan itu Komisi III menemukan adanya aktivitas pematangan lahan.

Baca juga: Kesiapan ETLE di Samarinda Capai 80 Persen, Pelanggar akan Difoto Satlantas

Mereka menduga kegiatan itu sebagai modus pengerukan Batu Bara.

Sehingga anggota Komisi III akan melakukan kroscek lebih lanjut terhadap temuan itu.

Terutama terkait izin pematangan lahan yang terjadi di kawasan lahan warga itu.

Baca juga: 5 Hari Tutup Jalur Simpang Pasir Samarinda, Demonstran Akui Belum Dapat Respons dari Pemerintah

“Jadi memang disitu ada terjadi pembukaan lahan, dengan alasan masyarakat di sana ada pematangan lahan untuk dikaplingkan. Jadi tadi ada sedikit terjadi keributan terkait tentang kepemilikan lahan dan lainnya. Kami pada dasarnya tidak memprioritaskan hal tersebut, tapi yg kami lihat adalah adanya pembukaan lahan, baik itu dengan alasan untuk kapling atau apapun itu,” ujar Novan Syahronie Pasie Anggota Komisi III DPRD Samarinda.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Komisi III berfokus terhadap izin dari kegiatan pembukaan lahan daripada dugaan aktifitas tambang ilegalnya.

“Makanya kita juga meminta apakah sudah ada izin di DLH Samarinda, kalaupun memang tidak ada artinya itu harus memang di stop. Karena harus dilihat lagi kajiannya, apakah ini berdampak kepada lingkungan secara negatif atau bagaimana,” imbuhnya.

Baca juga: Wali Kota Samarinda Tolak Naikan Harga LPG 3 Kg Meski Makin Langka, Andi Harun: Itu Bukan Alasan

Novan menegaskan, pembuktian izin terkait aktivitas pematangan yang membuat lahan terkelupas harus memiliki izin resmi.

Walaupun lahan tersebut merupakan penguasaan perorangan dan ditujukan untuk kepentingan niaga lainnya.

“Karena tupoksinya jelas, apabila ada pembukaan lahan itu harus ada izinnya,” tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Samarinda Tolak Naikan Harga LPG 3 Kg Meski Makin Langka, Andi Harun: Itu Bukan Alasan

Terhadap laporan dugaan aktivitas tambang ilegal, Novan tidak membantah itu dan mengatakan Komisi III akan meneliti perizinannya.

“Kalau kita bicara mau itu ada galian dalam sifatnya tambang maupun batubara, kita lihat di lapangan lahan sudah terbuka. Izinnya ada atau tidak itu nanti yang ditelusuri,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved