Masih Ada Sengketa, Lahan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Nusantara Dianggap Beres

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) Asnaedi Sitakka mengatakan, pengadaan tanah untuk bendungan Sepaku Semoi sudah beres.

"Bendungan Sepaku Semoi dianggap selesai," kata Asnaedi kepada Kompas.com saat dijumpai di Jakarta pada Jumat (4/11/2022).

Diketahui, bendungan Sepaku Semoi akan menjadi sumber air baku andalan untuk IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara.

Rinciannya per bulan September 2022, sekitar 90 persen dari seluruh lahan yang dibutuhkan atau sebanyak 339 bidang sudah dibayarkan.

Sementara 13 bidang tanah sedang diajukan oleh BPN Kaltim kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Terkait 13 bidang tanah ini saya enggak tahu apakah dari Kantor Pertanahan sudah selesai atau belum," tambahnya.

Selanjutnya, ada 1 bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan 9 bidang lainnya masih tumpang tindih.

Baca juga: Air di IKN Nusantara Keruh, Air Tanah Sedikit, Bendungan Sepaku Semoi Jadi Solusi

Baca juga: 2 Alasan Utama Mengapa di IKN Nusantara Nanti Tak Ada Gedung Pencakar Langit

Bidang tanah yang tumpang tindih tersebut telah melalui proses konsinyasi atau penitipan uang oleh BPN kepada pengadilan untuk dibayarkan ke pemilik tanah.

"Kalau sudah konsinyasi (proses ganti rugi lahan) selesai, karena uang negara sudah keluar dan dititipkan ke pengadilan.

Nanti pengadilan yang akan memastikan siapa yang berhak," Asnaedi kembali menjelaskan.

Dengan demikian, telah terjadi pemutusan hubungan hukum antara subjek dan objek tanah, sehingga tanah sudah menjadi aset negara.

Sebagai informasi, bendungan Sepaku Semoi yang menjadi infrastruktur penyokong Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sudah melakukan pengisian air awal atau impounding pada Desember 2022.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko dalam konferensi pers pada Kamis (29/9/2022).

"Tadi saya lapor ke Bapak Menteri (Basuki Hadimuljono), Desember itu harusnya sudah impounding.

Mungkin nanti Maret-April (2023) sudah selesai karena sudah menyiapkan kebutuhan dasar untuk Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Jarot.