Terima Bayaran dari Menjaga Hutan di Kaltim, Isran Noor: Semua Pihak Raih Manfaat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengatakan, posisi pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Timur, menjadi paru-paru dunia dan jantung pengelolaan lahan.

"Di Kalimantan Timur, masyarakat kami adalah jantung dari pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan," ucapnya.

Saat ini dikabarkan,Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia, negara Indonesia akan menerima total pembayaran hingga 110 juta dolar AS untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur yang terverifikasi.

Sebagai bayaran pertama, Indonesia telah menerima dana sebesar 20,9 juta dolar AS atau senilai Rp 320 miliar pada Selasa 8 November 2022.

Baca juga: Cuaca Balikpapan Hari Ini, Kabut Sambut Pagi Gala Puncak, Malam akan Turun Hujan Ringan

Gubernur Isran Noor menambahkan, pihaknya akan memastikan semua lini masyarakat akan mendapatkan bagian dari pembayaran dan program tersebut.

"Kami akan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat," tuturnya.

Termasuk masyarakat adat dari hasil jangka panjang program dan pembayaran ini.

"Juga mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim," jelasnya.

Ia berharap, program tersebut akan menarik sumber pembiayaan lain. Sebab pihaknya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai bentuk perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

Baca juga: IKN Nusantara akan Jadi Kota dengan Netral Karbon Pertama di Indonesia

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir. Kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ucapnya.

Dana Pengurangan Emisi

Republik Indonesia adalah negara pertama di Kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima Pembayaran Berbasis Kinerja (Performance-based Payment) dari program FCPF.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi venfikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden).

Pembayaran pertama itu akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia serta disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.