Bupati Paser Fahmi Fadli Heran, Bangun Jaringan Telekomunikasi Berdasar pada Jumlah Penduduk

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser melakukan sosialisasi pembinaan Melompok Informasi Masyarakat (KIM).

Sosialisasi KIM tersebut menghadirkan narasumber Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi RI Helmi Hafit, dengan peserta dari unsur OPD, kecamatan, kelurahan dan desa KIM, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Paser, Senin (14/11/2022).

Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan pembinaan KIM dilakukan agar masyarakat lebih paham dalam melakukan pengelolaan informasi dan teknologi yang nantinya diharapkan dapat menjadi terdepan dalam menyampaikan informasi.

"Bicara mengenai informasi, kami agak sedikit minder karena dari 139 desa masih banyak yang blank spot," kata Fahmi saat membuka kegiatan sosialisasi KIM.

Baca juga: Bupati Paser Fahmi Fadli Ajak Masyarakat Sukseskan Regsosek 2022

Dijelaskan pembentukan KIM erat kaitannya dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan informasi.

Sehingga sampai saat ini, Pemda melalalui DKISP Paser terus berupaya agar jaringan telekomunikasi di Kabupaten Paser setiap tahun bisa semakin ditingkatkan.

"Meningkat dari segi jumlah BTS maupun kualitas jaringannya, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kementerian, agar ketersediaan jaringan telekomunikasi di Paser bisa lebih baik lagi," benernya.

Bingung soal Jumlah Penduduk

Selain koordinasi dengan Kementerian, ia juga mengakui melakukan koordinasi dengan salah satu BUMN guna membantu Kabupaten Paser memenuhi jaringan telekomunikasi.

Hanya saja, Bupati mengaku heran jika ada BUMN yang ingin membangun jaringan namun masih menghitung jumlah penduduk desa.

"Kami heran jika terdapat BUMN yang ingin membangun jaringan namun masih menghitung jumlah penduduk di satu desa," katanya.

Baca juga: Cara Tekan Inflasi Daerah dan Penguatan Pondasi Ekonomi Lokal ala Bupati Paser Fahmi Fadli

"Jika di bawah seribu orang maka hitungannya tidak masuk, hal ini tentu tidak wajar sebab sebagai BUMN masih memikirkan untung rugi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat," singgungnya.

Apalagi, sambung Fahmi masyarakat selalu mempertanyakan permaslahan jaringan telekomunikasi dan listrik kepada Pemda Paser.

"Sementara, kewenangan untuk memenuhi jaringan listrik dan telekomunikais tidak berada di pemerintah Kabupaten Paser," cetusnya.

Saat ini, kata Fahmi berbagai agenda juga sudah mulai memanfaatkan jaringan telekomunikasi, sementara masih terdapat area blank spot di Kabupaten Paser.