IKN Nusantara

IKN Nusantara Siap-siap Diserbu Investor, Bahlil Pastikan RPP Rampung November Ini

IKN Nusantara siap-siap diserbu investor, Bahlil Lahadalia pastikan RPP rampung November ini

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pemberian Izin Usaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung bulan November 2022.

Diketahui, RPP inilah yang ditunggu investor sebagai landasan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

Dengan rampungnya RPP ini, IKN Nusantara di Kalimantan Timur, siap-siap diserbu investor.

Sebelumnya, dia menjanjikan pada Oktober 2022 ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) itu bakal tuntas. Namun ternyata, terkendala gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

"RPP ini sebenarnya sudah mau final tapi kan karena dua minggu terakhir semua fokus di acara G20 ini," ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022), dilansir dari Tribunnews.com.

Bahlil menyatakan, pihaknya akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) IKN usai gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ditutup.

"Jadi nanti kita balik akan kita selesaikan di bulan november ini. Harus selesai cepat," tegasnya.

Baca juga: Perusahaan Perakit Apple Mau Lihat Wilayah IKN Nusantara, Sudah Izin ke Jokowi

Baca juga: 20 Januari 2023, 22 Tower Rumah Susun Siap Dihuni 16 Ribu Pekerja IKN Nusantara

Diketahui sebelumnya, pemerintah tengah membahas sejumlah aturan mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian perizinan usaha, dan kemudahan usaha.

Mengutip Kontan, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penyusunan aturan tersebut akan selesai pada pertengahan Oktober 2022.

Penyusunan RPP tersebut juga sedikit terlambat dari target yang ditentukan dikarenakan ada hal-hal yang perlu dilakukan sinkronisasi.

"RPP sudah saya tandatangan pengusulannya, mungkin akan kita selesaikan Oktober pertengahan, karena memang janji saya September selesai, tapi ada bagian yang harus kita sinkronisasi sehingga kita perlu waktu tambahan sekitar dua minggu," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Investasi 2022, Senin (29/6/2022).

Bahlil menyebut, sinkronisasi tersebut termasuk di dalamnya rencana pengenaan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun.

Menurut Bahlil, tawaran tersebut nantinya akan menjadi umpan untuk menarik investor dan menjadi konsekuensi dalam teori marketing.

"Kalau mau mereka masuk cepat dengan kondisi yang masih belum banyak orang yang mau, maka insentifnya kita harus kasih lebih dibandingkan daerah yang sudah berkembang. Itu sebagai bentuk konsekuensi dalam teori marketing," katanya.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved