Termasuk Lembaga yang Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia Mulai Persiapkan Tahun 2023

"Sebagai informasi kami sampaikan per 9 November 2022, terdapat 99 paket tender/seleksi khusus untuk IKN yang berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan 30 di antaranya sudah terkontrak," ujar Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Indro Pantja Pramodo, dikutip dari Antara.

Indro mengatakan, bahwa pembangunan IKN Nusantara terbagi menjadi tiga tahapan.

Tahapan pertama yakni pada periode 2022-2024 terdiri dari pembangunan infrastruktur KIPP, pembangunan perumahan di area utama IKN, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti energi, utilitas, air, drainase dan sebagainya.

Tahapan kedua yakni periode 2025-2035 yang terdiri dari pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas.

Baca juga: Tanah Kurang Stabil, Gedung di IKN Nusantara Tak Boleh Menjulang, Konsep Forest City

Sedangkan untuk tahapan ketiga periode 2035-2045 yakni perluasan pengembangan kota serta konektivitas antar dan dalam kota.

"Melihat rencana besar pembangunan infrastruktur di IKN tersebut tentu saja membutuhkan dukungan rantai pasok sumber daya konstruksi yang memadai mulai dari anggaran, peralatan, sumber daya manusia, material dan metode," ujarnya.

IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya kerja sama dari seluruh pihak, termasuk dari para investor.

Pemerintah Indonesia membuka kesempatan besar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara untuk dilaksanakan melalui investasi swasta, BUMN, Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, kerja sama antar swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di IKN, ditargetkan selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

 Dalam kunjungan Perry ke Komisi XI DPR RI sembari membawa Rancangan Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2023.

Dalam RATBI 2023, Perry memperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar 19,99 triliun. 

Defisit ini terjadi karena besar pasak daripada tiang.

Total penerimaan diperkirakan sebesar RP 141,43 triliun, tetapi total pengeluaran BI diperkirakan mencapai Rp 161,43 triliun. 

Perry Warjiyo juga menegaskan, ia membuka lebar bila ada saran dari DPR RI.

Gambaran RATBI 2023 yang diajukan ini untuk mendukung anggaran yang antisipatif dan adaptif dalam menudukung mandat BI dan kontribusi pemulihan ekonomi. 

Baca juga: Ribuan Pekerja Tiba, Tim Transisi IKN Nusantara Bentuk Task Force Antisipasi Malaria

(*)

Berita Ibu Kota Negara Lainnya

Berita IKN Lainnya

Berita Bank Indonesia Lainnya