Cegah KKN, Kementerian Pertanian Evaluasi Kinerja Strategi Nasional

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), melaksanakan evaluasi terkait kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Karantina Pertanian RI, Bambang, dengan didampingi oleh Mitra Pelabuhan yakni Pelindo, Bea Cukai serta Otoritas Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan.

"Dalam rangka melaksanakan tugas, mendapatkan dari Mentan, untuk melaksanakan evaluasi terkait kinerja Stranas pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ujarnya Bambang kepada awak media, Jumat (25/11/2022).

Terkait pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2020, Nasional Logistik Ekosistem diharapkan bisa melayani masyarakat dengan efektif, efisien, transparan, cepat, cermat dan akurat.

"Bagaimana bisa melayani pelaku usaha, di tengah-tengah tugas pokok fungsi Karantina Pertanian," tambahnya.

Baca juga: Castro Dorong KPK Usut Nama-nama di Dokumen yang Beredar soal Ismail Bolong

Ia juga menyampaikan, dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga Sumber Daya Hayati.

"Termasuk menjaga keamanan pangan, baik yang masuk, maupun yang keluar," jelas Bambang.

Secara konsisten, berdasarkan implementasi Rasional Logistik Ekosistem memberikan layanan yang efektif, efisien dan transparan

"Dari 14 Pelabuhan itu, ada 10 pelabuhan yang ditetapkan sebagai single submission, yang terintegrasi untuk impor. Dan ada empat pelabuhan, yang ditetapkan sebagai SSM QC untuk ekspor," lanjutnya.

Bambang memaparkan, untuk impor, semuanya telah running berjalan di pelabuhan-pelabuhan besar.

"Sehingga data impor kita, atas kolaborasi bersama, sudah berjalan dengan baik," paparnya.

Ia membeberkan, data impor tersebut telah berada disudah satu data, dan menjadi data yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Selain itu juga menjadi data, yang dikeluarkan oleh pertanian.

Sehingga ekspor Pertanian terdata, menjadi bahan laporan pasukan kepada DBS. Kemudian rilis DPS dari magistrasi, antara Kementrian lembaga yang tergabung di lingkup kerja.

Baca juga: Direktorat Baru di KPK Urusi Badan Usaha, Fokus Anti Penyuapan dan Mitigasi Risiko Kerugian Negara

"Sehingga di Pelabuhan ini, satu data impor dan setiap detik kita bisa tahu, transaksi impor yang masuk ke wilayah NKRI," ulas Bambang.

Lebih lanjut, pihaknya juga sedang mengupayakan untuk mendorong akselerasi ekspor. Dengan SSM QC ekspor, sehingga data tersebut akan sama seperti halnya data impor.