Berita Bawaslu Kaltim

Bawaslu Kaltim Tanggapi Potensi Politik Uang Menggunakan E-Wallet saat Pemilu

Bawaslu Kaltim menanggapi praktik politik uang menggunakan e-wallet atau dompet digital yang bisa saja terjadi pada Pemilu 2024 mendatang.

DOK. MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto menanggapi terkait praktik politik uang menggunakan e-wallet atau dompet digital yang bisa saja terjadi saat Pemilu 2024 mendatang. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim menanggapi praktik politik uang menggunakan e-wallet atau dompet digital yang bisa saja terjadi pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto mengatakan, pihaknya berprinsip akan melihat delik perbuatan memberikan sesuatu berupa uang atau barang yang masuk dalam unsur pelanggaran pemilu.

"Kita ya maknai itu nanti kan pasti akan diinterpretasi secara hukum, di ekuivalen sebagai uang atau bukan, kalau sama dengan uang masuk dalam delik," tegasnya, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Bawaslu Kaltim Sosialisasi Lebih Awal Terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi

Namun demikian, dalam diskusinya, ada pada problem hukumnya.

Transaksi kredit e-wallet dari siapa yang memiliki uang besar dan diberikan kepada seseorang yang menurut hari, proses tersebut agak pelik dalam pembuktiannya.

"Tetapi jika dari sisi hukum dalam diskusi, bisa saja dikualifikasikan sebagai uang, karena sama fungsinya kan. Kemudian jika ada unsur lain menggerakkan orang untuk memilih misalnya," terang Hari.

Diakui Hari, soal e-wallet juga jadi bahan diskusi di Bawaslu Kaltim dalam beberapa agenda penegakan hukum Pemilu 2024.

"Tapi memang itu tantangan demokrasi kita, penyelenggaraan pemilu demokratis kita memang banyak hal baru yang menuntut kita melakukan sesuatu (inovasi)," tukasnya.

Dalam melihat e-wallet juga terdapat ranah hukum lain tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Bawaslu Kaltim Gelar Pelatihan Kader Pengawasan Partisipatif di Samarinda

Dalam hal ini, pihaknya berharap ada instansi terkait TPPU bisa melakukan monitoring transaksi keuangan elektronik saat penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau dari sisi delik dia masuk dalam unsur, misalkan perbuatan itu terjadi dan alat buktinya cukup, masuk dalam unsur larangan memberi uang, janji atau berikan barang kepada pemilih. Tinggal proses pembuktian saja itu yang jadi tantangan kita," tandas hari.

Pihaknya berharap proses pemilu mendatang menjadi proses demokrasi bagi masyarakat, bagaimana melakukan kedaulatan memilih pemimpin.

Bawaslu ingin ada transaksi lain, yaitu terbangun antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih melalui transaksi pikiran.

"Kita punya pengalaman pemilu yang sudah cukup panjang, bagaimana pemimpin yg terpilih itu memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Transaksi gagasan itu harapan kita menjawab berbagai persoalan publik," pungkasnya.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved