Ibu Kota Negara

Kementerian PUPR Perlu Dana Rp 9,4 T untuk Bangun Perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara

Kementerian PUPR memerlukan dana Rp 9,4 T untuk bangun perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara Kaltim. Belum termasuk land development dan jalan

Editor: Amalia Husnul A
Kontan.co.id/Fransiskus Simbolon
Ilustrasi. Kementerian PUPR memerlukan dana Rp 9,4 T untuk bangun perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara Kaltim. Belum termasuk land development dan jalan 

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri di IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat memerlukan dana besar.

Kementerian PUPR memerlukan dana sebesar Rp 9,4 triliun untuk pembangunan perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim).

Jumlah dana sebesar Rp 9,4 triliun untuk perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara ini belum termasuk land development dan pembangunan jalan.

Hal ini diketahui dari usulan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Menteri Keuangan perihal tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan IKN.

Usulan Kementerian PUPR melalui surat bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022 tersebut guna mempercepat pembangunan IKN.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022), Basuki Hadimuljono mengatakan, "(usulan itu) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan KIPP Zona 1B dan 1C."

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP, serta pembangunan perumahan ASN, TNI, dan Polri.

Basuki Hadimuljono mengatakan, "Sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun, sisanya itu untuk land development dan (pembangunan) jalan." 

Sayangnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak menjelaskan lebih detail terkait data teknis pembangunan perumahan ASN tersebut.

Namun yang pasti, setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2022 lalu, banyak investor yang tertarik masuk.

Baca juga: Kavling 1A di KIPP IKN Nusantara Hanya Dibangun 2 Ribu Ha, Tak Cukup Buat Investor

Oleh karena itu, Kementerian PUPR mendapat perintah untuk mempercepat pembangunan IKN.

Tidak hanya di KIPP Zona 1A, melainkan juga di wilayah perencanaan Zona 1B dan Zona 1C.

"Untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja," terangnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dari tambahan anggaran Rp 12,7 triliun, untuk pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri akan digunakan sebesar Rp 9,4 triliun.

Kemudian, sisanya akan digunakan land development (pembangunan lahan) dan jalan.

"Ini akan kita mulai Januari (2023), karena triwulan kedua Bapak Presiden ingin mengajak para investor (ke IKN), menawarkan daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan sebagainya," kata Basuki Hadimuljono seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Zona Hunian dan Kesehatan

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Khususnya zona 1B dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) pada semester pertama 2023.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN.

Baca juga: BKN Petakan Kompetensi ASN untuk Kebutuhan di IKN Bersama Pemprov Kaltim

Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian.

Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

"Pada semester pertama atau triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni, itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development, penyiapan kavling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan," kata Endra saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022), dilansir dari Kompas.com.

Endra mengatakan, untuk mempercepat pengembangan di zona 1B dan 1C, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan anggaran.

"Kita sudah bersurat ke Kemenkeu untuk dialokasikan anggarannya 2023," ujarnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, percepatan pembangunan zona 1B dan 1C ini dilakukan karena banyak investor yang melirik lahan di kedua zona tersebut.

Ia mengatakan, minat investor meningkat 40 kali lipat setelah dilakukannya market sounding beberapa waktu lalu.

"Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor, nah kemarin Malaysia, sebelumnya Jepang, sebelumnya lagi Korea Selatan, semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ucap dia.

Jokowi Beber 6 Prioritas APBN 2023

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan, salah satu fokus penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 adalah untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Terungkap, Revisi UU IKN Pesanan Investor, Pengusaha Mau Miliki Lahan IKN Nusantara

Dilansir dari Kompas.com, hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada enam fokus pemerintah dalam memanfaatkan APBN 2023.

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi.

"Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya lagi.

Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Menurut Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada.

Baca juga: KPPU akan Awasi Pembangunan di IKN untuk Cegah Praktik Monopoli, Jangan Ada Persaingan Tidak Sehat

(*)

Berita Ibu Kota Negara Lainnya

Berita IKN Lainnya

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved