Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Dihadiri Bupati Edi Damansyah, MPP Kukar Diresmikan Wapres Sekaligus Pencanangan RB Tematik

Bupati Kukar Edi Damansyah menghadiri pencanangan reformasi birokrasi tematik sekaligus peresmian 26 mal pelayanan publik oleh wapres.

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Bupati Kukar Edi Damansyah menghadiri pencanangan reformasi birokrasi tematik sekaligus peresmian 26 mal pelayanan publik oleh wapres. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri pencanangan reformasi birokrasi (RB) tematik sekaligus peresmian 26 mal pelayanan publik (MPP) yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, di Istana Wapres, Senin (5/12/2022).

MPP Kukar merupakan salah satu dari 26 MPP se-Indonesia yang diresmikan dalam forum bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia”.

Wapres menyampaikan, saat ini RB Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional Periode 2021-2024. Wapres pun menekankan, perlunya konsistensi dalam penerapan RB agar seluruh target dapat tercapai.

Baca juga: Pemkab Upgrade Skill Komunitas Perkayuan, Bupati Edi Serahkan Bantuan Peralatan Pertukangan

Wapres mencontohkan, komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia.

Pada 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya," jelasnya.

Wapres menekankan, RB bukanlah rutinitas, apalagi beban.

Baca juga: Realisasi Janji Bupati Edi dan Wabup Rendi, Dua Ratusan Sepeda Motor untuk Operasional RT Diserahkan

Melainkan merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” ujar Wapres.

Wapres menambahkan, transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru. “Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel " pungkasnya. (adv)

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved