Wabup Rendi Solihin Pastikan Pembangunan Prioritas Tetap Jalan Meski APBD 2026 Defisit

Ringkasan Berita:

• Pemkab Kukar memproyeksikan defisit APBD 2026 sebesar Rp150 miliar akibat penurunan pendapatan dan transfer pusat.
• Rendi Solihin memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
• DPRD Kukar menegaskan pembahasan RAPBD akan segera diselesaikan untuk menjaga arah pembangunan daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memastikan program pembangunan prioritas tahun 2026 tetap berjalan.

Pemerintah daerah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp150 miliar.

Ia menegaskan arah kebijakan anggaran tahun depan tetap difokuskan pada program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Hal itu disampaikan Rendi dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dengan agenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Ingatkan Kukar Tak Bisa Terus Bergantung pada DBH

“Sesuai RAPBD 2026, diperkirakan masih terjadi defisit sebesar Rp150 miliar. Namun hal itu masih dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya melalui silpa,” ujar Rendi Solihin.

Ia menuturkan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melanjutkan pembangunan daerah dan menjaga arah kebijakan fiskal agar tetap sejalan dengan visi RPJMD Kukar.

“Semua tahapan penyusunan RAPBD dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Rendi Solihin memaparkan, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp737,49 miliar, pendapatan transfer Rp6,53 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Baca juga: Beasiswa Kukar Idaman Tetap Cair Penuh, Wabup Rendi Solihin: tak Ada Pemangkasan

Sementara total belanja daerah mencapai Rp7,50 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,20 triliun, belanja modal Rp1,45 triliun, belanja tidak terduga Rp27,82 miliar, dan belanja transfer Rp818,17 miliar.

Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap diarahkan pada sektor penting yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Rendi Solihin juga menyampaikan bahwa rancangan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp1,2 triliun.

“Atas dasar itu, beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar belum terakomodasi dalam RAPBD, sehingga dokumen ini masih akan disesuaikan kembali seiring pembahasan di DPRD,” jelasnya.

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Gas Program Kukar Idaman Terbaik, Tinjau Jalan Hingga Bantu Petani

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan APBD 2026 berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita bekerja dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Ini membuktikan bahwa penyampaian nota APBD sudah sesuai prosedur dan tetap tertib,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah tetap konsisten di kisaran Rp7,5 triliun, sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS.