Soal Penetapan KLB Polio, Dinkes Tegaskan Tidak Ditemukan Kasus di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Indonesia pasca ditemukannya satu kasus di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh awal November lalu.

Namun, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menegaskan kasus polio tidak terjadi di Benua Etam, dan berharap jangan sampai terjadi.

"Belum ada. Saya harapkan jangan ada," kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin.

KLB berawal dari Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai negara bebas polio atau eradikasi polio sejak 2014.

Bahkan Indonesia dari 11 negara di South East Asia Regional Office (SEARO) telah menerima sertifikat Bebas Polio dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: 4 Alasan Orangtua tak Imunisasi Polio Sang Anak, Suntikan di Aceh Menurun Sangat Tajam

Satu kasus polio tahun ini membuat pemerintah memberikan atensi serius dan menjadi isu nasional dengan penetapan KLB.

"Terkait dengan KLB Polio di Aceh, memang tarafnya masih endemi di sana. Bukan pandemi di Indonesia, itu juga dikarenakan cakupan imunisasi yang sangat rendah di Aceh," tutur dr Jaya Mualimin.

Pihaknya tetap waspada untuk langkah antisipasi terjadinya kasus polio di Kaltim.

Tentunya memantau terkait potensi kasus polio dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder kesehatan.

"Masyarakat tidak boleh lengah. Laporan dari berbagai stakeholder kesehatan sejak sekarang, kita pantau 1x24 jam," ucap dr Jaya Mualimin.

Baca juga: Belum Capai Target Nasional, BIAN di Balikpapan Diperpanjang hingga Akhir September

Posisi geografis Kaltim dengan perbatasan antar negara yang sangat dekat juga menjadi kewaspadaan penularan virus polio ini.

Beberapa negara di Asia yang belum eradikasi polio, seperti Afghanistan dan Myanmar juga bisa berdampak membawa virus.

"Datangnya pengungsi dari sana, juga bisa terjadi risiko penularan. Faktor yang harus memberikan kewaspadaan kepada kita. Apalagi Kaltim juga menjadi bagian dari perbatasan terluar yang dekat dengan Malaysia dan Filipina," tukasnya.

Imunisasi Dasar Lengkap Anak di Kaltim di Atas 90 Persen Tiap Tahunnya

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Setyo Budi Basuki mengatakan, untuk cakupan imunisasi dasar lengkap rutin pada anak-anak, seperti campak, polio, difteri, dan virus lainnya sudah mencapai di atas 90 persen.

"Kita di angka 90 persen tiap tahun untuk cakupan imunisasi," tuturnya.

Dua tahun belakangan memang terkendala adanya pandemi Covid-19 sehingga imunisasi terhambat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan beraktivitas.

Baca juga: Gandeng Disdik dan Sekolah Tuntaskan Program BIAN, Dinas Kesehatan Kubar Gencarkan Imunisasi

"Selama 2 tahun waktu Covid-19 itu memang secara nasional cakupan (imunisasi) rendah," ungkapnya.

Alasan ini akhirnya pada pertengahan 2022 diadakannya Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

Basuki menyebut, akselerasi dengan program BIAN juga memacu di Kaltim sehingga cakupan imunisasi anak naik.

Sehingga pencegahan penyakit, termasuk polio bisa diminimalisir pihaknya.

Dalam praktiknya, melalui Posyandu, Puskesmas hingga berbagai faskes yang menyediakan imunisasi, Basuki mengemukakan tetap tersedia selama masa pandemi.

Baca juga: BIAN di Balikpapan Capai 84 Persen, Tertinggi di Kalimantan Timur

Namun, masyarakat memang memperhitungkan masa PPKM yang kala itu diberlakukan oleh pemerintah, yang berdampak pada menurunnya kegiatan imunisasi.

"Cakupan BIAN kita (Kaltim) 75 persen, sangat tinggi di nasional. Ada kebijakan physical distancing, masyarakat enggan datang ke faskes, sementara faskes juga berkegiatan padat menanggulangi Covid-19, terjadi di seluruh Indonesia.

Kita tak pernah berhenti (melakukan imunisasi) selama pandemi, hanya masyarakat takutnya karena ada pandemi itu (untuk datang ke faskes)," ucap Basuki. (*)