Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif untuk Kurangi Ketergantungan pada APBD

"Dari pihak badan usaha, pastinya akan mendapatkan kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan.

Dengan kolaborasi kedua pihak ini akan membawa manfaat yang lebih besar di masyarakat," tambahnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif mencakup pengembangan Proyek Proving Ground Bekasi dengan skema kerja sama pemerintah, badan usaha, dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Baca juga: Rocky Gerung Bandingkan Minat Investasi IKN Nusantara Versi Pemerintah dan Bloomberg

Dalam proyek tersebut, Kementerian Keuangan sebagai regulator memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek.

Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur (PII) memberikan fasilitas project development facility dan penjaminan proyek.

Ada juga proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama invstasi atau pendayagunaan ekuitas (joint venture).

Proyek FPSA dijalankan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD.

Proyek ini juga bekerja sama dengan SPAM DKI Jakarta, melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI.

Modal Undang Investor 

Sebanyak 20 persen-30 persen dana untuk membangun sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, persentase dana itu juga menjadi modal bagi para investor yang ingin berinvestasi di bakal calon ibu kota baru Indonesia tersebut.

Baca juga: Pembangunan 36 Unit Rumah Jabatan Menteri di IKN Nusantara Dimulai, Kelar 2024

Keterangan ini disampaikan Basuki usai kegiatan Festival Dayung Ciliwung di Jakarta, Minggu (4/12/2022).

"Itu sebagai modal untuk bisa mengundang para investor. Karena, anggaran di IKN itu hanya 20-30 persen yang dibayai oleh APBN.

Selainnya itu, dari investasi atau melalui kerja sama pemerintah dengan swasta," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Oleh karena itu, pembangunan sarpras di IKN menggunakan APBN sebesar 20 persen-30 persen inilah yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR sejak Agustus 2022 silam.