Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif untuk Kurangi Ketergantungan pada APBD

TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini, Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim). 

Terkait dengan pembangunan di IKN Nusantara Kaltim ini, Pemerintah didorong untuk menggunakan skema pembiayan kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Diketahui sejumlah proyek infrastruktur tengah dikerjakan di wilayah IKN Nusantara Kaltim. 

Menurut Country Managing Partner EY Indonesia Peter Surja, pembiayaan kreatif sangat penting dalam rangka pendanaan infrastruktur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kamis (8/12/2022) Peter Surja mengatakan, "Kreatif financing adalah konsep pembiayaan infrastruktur secara kreatif dalam mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Ini diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia."

Menurutnya, setiap tahun  nilai investasi sektor infrastruktur diperkirakan akan mengalami kenaikan 15 persen.

Sementara di sisi lain, anggaran infrastruktur pemerintah relatif stagnan dan menurun dalam beberapa tahun ini sehingga peran swasta dibutuhkan dalam kebutuhan investasi.

Terkait dengan keuangan negara, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto Sastrosuwito mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan agendra prioritas pemerintah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan nasional.

Dan pembangunan infrastruktur juga memberi multiplier effect secara luas.

Baca juga: Soroti Relawan Berkemah di IKN, Rocky Gerung: Dukungan ke Presiden Jokowi Semakin Irasional

"Kami menyadari kapasitas kami, tapi kami tetap mengoptimalkan belanja infrastruktur juga.

Kami bersama kementerian teknis terbuka dengan skema-skema pembiayaan kreatif, dan alternatif untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Adapun Direktur EY Indonesia yang juga merupakan ahli transaksi infrastruktur Sahala Situmorang mengungkapkan, dalam skrema pembiayaan kreatif, terdiri dari beberapa opsi seperti bundling aset eksisting dan baru, blended finance, joint venture, dan relay financing.

Dia juga menekankan pentingnya manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.

Misalnya, pembagian risiko, peringanan beban fiskal pemerintah, knowledge transfer, dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Dari pihak badan usaha, pastinya akan mendapatkan kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan.

Dengan kolaborasi kedua pihak ini akan membawa manfaat yang lebih besar di masyarakat," tambahnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif mencakup pengembangan Proyek Proving Ground Bekasi dengan skema kerja sama pemerintah, badan usaha, dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Baca juga: Rocky Gerung Bandingkan Minat Investasi IKN Nusantara Versi Pemerintah dan Bloomberg

Dalam proyek tersebut, Kementerian Keuangan sebagai regulator memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek.

Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur (PII) memberikan fasilitas project development facility dan penjaminan proyek.

Ada juga proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama invstasi atau pendayagunaan ekuitas (joint venture).

Proyek FPSA dijalankan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD.

Proyek ini juga bekerja sama dengan SPAM DKI Jakarta, melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI.

Modal Undang Investor 

Sebanyak 20 persen-30 persen dana untuk membangun sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, persentase dana itu juga menjadi modal bagi para investor yang ingin berinvestasi di bakal calon ibu kota baru Indonesia tersebut.

Baca juga: Pembangunan 36 Unit Rumah Jabatan Menteri di IKN Nusantara Dimulai, Kelar 2024

Keterangan ini disampaikan Basuki usai kegiatan Festival Dayung Ciliwung di Jakarta, Minggu (4/12/2022).

"Itu sebagai modal untuk bisa mengundang para investor. Karena, anggaran di IKN itu hanya 20-30 persen yang dibayai oleh APBN.

Selainnya itu, dari investasi atau melalui kerja sama pemerintah dengan swasta," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Oleh karena itu, pembangunan sarpras di IKN menggunakan APBN sebesar 20 persen-30 persen inilah yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR sejak Agustus 2022 silam.

Pembangunannya dimulai dari konektivitas jalan, jembatan, air minum, pengendalian banjir, sampah, sanitasi, kantor Pemerintah, maupun kantor Presiden.

Basuki pun juga mendorong investor masuk untuk berinvestasi di IKN mulai Kuartal II tahun 2023.

"Nanti Kuartal II 2023 baru mereka (investor) akan masuk," tambah lagi.

Sejauh ini, sudah banyak permintaan dari investor yang memberikan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN, baik ke Kementerian PUPR maupun ke Badan Otorita.

Basuki mengatakan, Pemerintah saat ini sedang fokus dalam pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) 1B dan 1C untuk perkantoran.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di IKN, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023.

Dia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN.

Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian.

Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Baca juga: Profil PT Bina Karya, Kini Resmi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Sudah Dilepas Kementerian BUMN

(*)

Update Ibu Kota Negara Lainnya