Ibu Kota Negara

Sri Mulyani Bicara Anggaran IKN dengan Adanya Revisi UU IKN yang Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara anggaran IKN dengan adanya revisi UU IKN yang masuk Prolegnas Prioritas 2023

Instagram smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara anggaran IKN dengan adanya revisi UU IKN yang masuk Prolegnas Prioritas 2023 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara anggaran IKN dengan adanya revisi UU IKN yang masuk Prolegnas Prioritas 2023. 

Diketahui Pemerintah telah mengajukan revisi UU IKN ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Adanya revisi UU IKN ini adalah sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau dikenal sebagai UU IKN ini disahkan 15 Februari 2022 lalu. 

Terkait dengan revisi UU IKN yang merupakan payung hukum terkait proyek IKN menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani tidak akan mengganggu anggaran IKN.

Kamis (8/12/2022) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Enggak (mengubah postur) di 2023, kan kita sudah tetapkan, untuk IKN sebagian masih ada di dalam masing-masing kementerian atau lembaga." 

Sri Mulyani juga menyebutkan, seperti pada anggaran yang telah ditetapkan untuk Kementerian PUPR, maka anggaran itu mencakup pula untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

Di antaranya, pembangunan jalan tol, jalan nasional, hingga penyediaan air bersih.

"Kemarin lot yang utama yaitu lot satu sudah selesai untuk daerah pemerintahan pusat, sekarang masuk ke lot b dan c.

Baca juga: Rocky Gerung Bandingkan Minat Investasi IKN Nusantara Versi Pemerintah dan Bloomberg

Nah ini semuanya beberapa kebutuhannya Pak Menteri PUPR sudah menyampaikan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Selain itu, anggaran pembangunan IKN juga terdapat di Kementerian Perhubungan yang nantinya akan membangun pelabuhan dan bandara.

"Jadi nanti masih tetap sama. IKN sendiri belum kita alokasikan karena pembentukan IKN sebagai satker baru dibentuk setelah UU selesai," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, setelah 10 bulan sejak disahkan, pemerintah mengusulkan UU IKN akan direvisi.

DPR pun memasukkan revisi UU IKN ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved