2023, Zona 1B dan 1C KIPP IKN Nusantara Siap Dibangun Investor, Terpakai 1.400 Ha

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur  dasar dan gedung pemerintahan baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Fokus utama lainnya, yakni menyiapkan kavling 1.400 hektare untuk investor yang akan masuk ke IKN Nusantara.

Pemerintah menargetkan, investor sudah bisa membangun pada pertengahan 2023 nanti.

Diketahui, lahan tersisa di zona 1A yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) sudah full dibooking investor.

Sehingga, Pemerintah menyiapkan kavling baru yakni zona 1B dan 1C guna menampung tingginya minat investasi.

Dilansir dari Kompas.com, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN.

Baca juga: Tak Hanya di Kementrian PUPR, Anggaran Bangun IKN Nusantara Juga Ada di Kemenhub

Baca juga: Cegah Pencurian Alat Kontraktor, Polda Kaltim Dirikan Posko di KIPP IKN Nusantara

Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian.

Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

"Pada semester pertama atau triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni, itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development, penyiapan kavling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan," kata Endra saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Endra mengatakan, untuk mempercepat pengembangan di zona 1B dan 1C, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan anggaran.

"Kita sudah bersurat ke Kemenkeu untuk dialokasikan anggarannya 2023," ujarnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, percepatan pembangunan zona 1B dan 1C ini dilakukan karena banyak investor yang melirik lahan di kedua zona tersebut.

Ia mengatakan, minat investor meningkat 40 kali lipat setelah dilakukannya market sounding beberapa waktu lalu.

"Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor, nah kemarin Malaysia, sebelumnya Jepang, sebelumnya lagi Korea Selatan, semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 12,7 triliun untuk tahun 2023.

Basuki mengatakan, penambahan anggaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara khususnya pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri.

"Kami telah mengirim surat ke Kemenkeu, kebutuhan anggaran pembangunan IKN Nusantara pada 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP dan pembangunan hunian ASN TNI dan Polri," kata Basuki dalam rapat kerja Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Basuki mengatakan, banyak investor yang ingin bekerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara usai dilakukannya market sounding pada Agustus 2022.

Karenanya, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta percepatan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya di Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) 1A, namun juga kawasan 1B dan 1C.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dari tambahan anggaran Rp 12,7 triliun, untuk pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri akan digunakan sebesar Rp 9,4 triliun.

Kemudian, sisanya akan digunakan land development (pembangunan lahan) dan jalan. (*)