Sepakat dengan Gubernur Isran Noor, DPRD Kaltim Ingin Kewenangan Awasi Tambang Kembalikan ke Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur sependapat dengan Gubernur Kaltim Isran Noor terkait kewenangan pengawasan pertambangan juga diberikan ke daerah oleh pemerintah pusat.

Dua tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai belum maksimal.

Pasal 4 ayat (2) Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang‑undang ini.

Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara.

Sementara dalam undang‑undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Baca juga: Lagi, Pansus Investigasi Pertambangan Temui Perusahaan

"UU 3 Nomor 2020 memberi ruang pengawasan (pertambangan) hanya ke pusat," tutur Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, Sabtu (10/12/2022).

Memang, sampai saat ini, perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sudah urusan pusat.

Tetapi paling tidak, adanya izin-izin lokal yang pernah terbit seizin bupati/walikota dan masih berlanjut hingga kini, perlu diawasi maksimal.

Kekhawatiran Veridiana, hal ini bisa menjadikan lemahnya pengawasan daerah, dia mencontohkan lemahnya pengawasan ketika ada angkutan batubara yang melalui jalan umum.

Seakan daerah tak memiliki power dalam menindak para pelaku pelanggar aturan ini.

Baca juga: Sektor Pertambangan Masih Dominasi Realisasi Investasi PMDN-PMA Kaltim di Triwulan III

"Seperti apa pengawasannya? Sedangkan saja yang melalui jalan raya tidak bisa menindak, karena tidak punya payung hukum," kata politisi PDI-Perjuangan Kaltim ini.

Dia mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor, di mana daerah sebetulnya mempunyai kapasitas dalam segi pengawasan pertambangan.

Kendati demikian, jika tidak memiliki payung hukum tentunya tidak menjalankan kapasitas tersebut.

"Menurut saya, tetap diberikan (pengawasan ke daerah), karena begini, pertama pembiaran, kedua bola liar, sehingga kita seolah tidak bisa melakukan apa-apa," imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, UU Nomor 3 Tahun 2020 disebut Isran Noor persulit daerah tindak illegal mining.

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia Beri Solusi Penanganan Tambang Ilegal di Kaltim

Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, permasalahan di daerah terkait aktivitas pertambangan batubara ilegal yang marak terjadi, lantaran regulasi yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah pusat).

Regulasi yang disahkan dirasanya sangat merugikan Pemerintah Daerah yang tidak punya kuasa atas pengawasan penuh apalagi menindak aktivitas ilegal ini.

"Merebak illegal mining itu setelah terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020, revisi aturan sebelumnya. Dulu terjadi (illegal mining) tapi undercontrol, tidak ada masalah," ujarnya.

"Tapi setelah undang-undang itu, hitungan saya negara rugi, masyarakat juga mengalami masalah dengan infrastruktur," katanya.

Isran Noor menegaskan, tidak menyalahkan produk hukum atau UU-nya.

Baca juga: Wagub Hadi Mulyadi Klaim Kelola Pertambangan Batu Bara di Kaltim Tetap Jaga Lingkungan

Keluhan ini juga sudah pernah secara langsung dia sampaikan ke DPR RI agar Pemda diberi kewenangan dalam menindak dan mengawasi aktivitas pertambangan ilegal.

"Saya tidak menyalahkan undang-undangnya, saya sudah sampaikan ke DPR RI, karena UU itu memperburuk suasana (pengawasan dan penindakan) illegal mining di seluruh indonesia, bukan hanya batubara. Bauksit, timah, emas, nikel, semua terjadi (aktivitas ilegal) termasuk batu galian C," bebernya.

Lebih hampir satu juta izin tambang, lanjut Isran Noor, yang dia ketahui baru diproses di Kementerian ESDM itu 400 izin.

"Bagaimana tidak terjadi aktivitas ilegal? Karena kebutuhan," tukasnya.

"Kembali, negara punya kewajiban dalam mengatur dan mempersempit ruang orang untuk melaksanakan aktivitas ilegal," tambahnya.

Baca juga: Ismail Bolong Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Kompolnas Sebut Perlu Melibatkan PPATK

Isran Noor juga mengklaim, hal ini disampaikan agara Pemerintah Pusat mengetahui kondisi yang terjadi.

"Daerah itu punya capacity, tapi kalau itu tidak memiliki payung hukum, tidak bisa kapasitas itu dilaksanakan," ujarnya.

Isran Noor juga menyampaikan, pernah ditanya wartawan bagaimana sikap Pemprov Kaltim menyikapi persoalan tambang ilegal, dan selalu menjawab tidak ada masalah, itu hak masyarakat untuk berusaha.

Tapi, pemerintah sekali lagi memiliki kewajiban untuk mengaturnya.

"Mengatur (regulasi) jangan sampai peluang melakukan illegal mining ini terjadi," ucapnya. (*)