Ancaman Perang KKB Papua ke Pemerintah Indonesia, West Papua Army Tantang Jokowi dan Panglima TNI

Damianus Magai Yogi mengkritik pernyataan Jokowi sebagai bentuk keengganan untuk menggelar perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Papua.

“Papua adalah milik bangsa Papua. Kau dibesarkan dari [kekayaan] negeri Papua, dan menindas pemilik tanah air orang Papua. Kami minta agar Presiden Jokowi tanggapi dalam waktu yang dekat,” tegas Damianus Magai Yogi.

Dia juga menyerukan negara asing agar berhenti memberikan bantuan senjata modern kepada Indonesia.

Selain itu meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menekan Indonesia agar mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM di Papua.

“Segera minta Indonesia bertanggung jawab [atas] pelanggaran HAM yang tak pernah berhenti di atas negeri Papua,” tandas Damianus Magai Yogi.

Dia mendesak PBB membuktikan kebenaran dan keadilan kepada dunia, terutama rakyat bangsa Papua yang terus menerus mengalami kekerasan dan dibantai seperti binatang.

“PBB adalah mewakili Tuhan Allah di bumi. PBB membela orang lemah. Itulah tugas yang diberikan Tuhan untuk PBB di bumi,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Kekejaman KKB Papua Sepanjang 2022, Sekitar 30 Nyawa Melayang, Ada Istri TNI

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pernyataan tegas terkait tindakan KKB Papua. Menurutnya, walau Papua masih dilanda aksi separatis, namun Papua secara umum belum berstatus daerah darurat.

Penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata, tandasnya masih dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri," tandasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, TNI tetap membantu penegakan hukum pidana di Papua. "TNI tetap membantu penegakan hukum di Papua," tandas Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 20 Desember 2022.

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan', Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.

"Kalau keadaan darurat, yang tentukan itu presiden. Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum (darurat), masih taraf kriminal," tandas Yudo Margono.

Meski demikian, lanjut Yudo Margono, jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujarnya.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Hantui Tahun Baru 2023, BMKG Minta Warga Waspada, Terutama Pengguna Transportasi Air