Pembangunan IKN Nusantara Bakal Makin Masif sejak Awal Tahun 2023, Dua Hal yang Ikut Jadi Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono menggelar rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan awal tahun 2023.

Usai rapat tertutup dengan Presiden Jokowi, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengungkapkan sejumlah poin.

Salah satunya terkait dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) bakal lebih masif sejak awal tahun 2023 ini.

Terkait dengan pembangunan IKN Nusantara ini, Bambang Susantono mengatakan ada dua hal lain yang juga bakal ikut diprioritaskan.

Dua hal tersebut adalah pembukaan lahan dan pembangunan akses jalan ke IKN Nusantara. 

Selain itu, saat ini alat-alat logistik sudah mulai masuk ke area pembangunan IKN Nusantara.

Dan hunian bagi para pekerja di IKN Nusantara juga sudah disiapkan.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv, Bambang Susantono juga menyinggung terkait pengisian jabatan struktural pada Badan Otorita IKN juga mulai dilakukan bulan ini.

Fokus Pembangunan IKN Nusantara Tahun 2023

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo mengatakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2023 di kisaran Rp 23 triliun.

Ada tiga fokus pembangunan IKN Nusantara di Kawasan Inti Pemerintahan (KIP) tahun depan, diantaranya pembangunan gedung istana, perkantoran dan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Luas Total Kawasan Daratan dan Perairan IKN Nusantara Lengkap dengan Batas-Batasnya

Jumat (23/12/2022) dalam media briefing, Sumedi mengatakan, “Untuk 2023 itu yang dibangun gedung istana, perkantoran dan perumahan ASN, dengan perhitungan anggaran di kisaran Rp 23 triliun, angka resminya masih di cek lagi.” 

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, menurutnya, dari 2023 hingga semester I 2024, pemerintah akan fokus pada tiga pembangunan tersebut dan juga pembangunan jalan tol.

Sementara fokus pembangunan tahun ini adalah, pada proyek jalan tol, untuk mengangkut material yang sampai akhir tahun ini masih di selesaikan.

Serta telah menyelesaikan pembangunan bendungan Sepau Semoi.

Adapun Sumedi mengatakan, hingga 2024 pemerintah akan fokus membangun Kawasan inti pemerintahan.

Kemudian di 2024 hingga 2029, akan mulai membangun infrastruktur untuk IKN seperti pembangunan fasilitas Kesehatan internasional, perguruan tinggi, hingga fasilitas Kesehatan.

Dari 2030 hingga 2034, sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah, dan instalasi pengelolaan air minum harus sudah selesai.

Selanjutnya di 2035 hingga 2039, sektor Pendidikan dan Kesehatan akan berkembang pesat.

Dan di 2040 hingga 2045, pembangunan IKN diharapkan sudah sempurna, ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk stabil.  

Ada Komitmen Investasi Sebesar Rp 41 T dari 3 Investor

Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, Dhony Rahajoe mengatakan saat ini sudah ada komitmen investasi sebesar Rp 41 triliun dari tiga investor.

Baca juga: 8 Prinsip Dasar Pembangunan IKN Nusantara, Ditarget 0 Persen Kemiskinan Pada 2035

Tiga investor diumumkan Otorita IKN Nusantara tersebut adalah Summarecon, Konsorsium Lokal Risjadson Brunsfield Nusantara, dan Korea Land and Housing.

Dari ketiga investor di IKN Nusantara tersebut, satu-satunya investor internasional adalah Korea Land and Housing.

Dhony Rahajoe menjelaskan, dari 59 letter of interest (LoI) tiga investor tersebut yang sudah proses maju.

Sisanya masih proses dan akan diumumkan ketika sudah ada surat izin prinsip pelaksanaan (SIPP).

"Total komitmen investasi sekarang sudah mendapatkan Rp 41 triliun," ujar Dhony di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/1/2022) seperti dikutip TribunKaltim.com dari kompas.com dan kontan.co.id.

"Ada tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan (investasi).  Ini akan kita umumkan dari 3 itu, Sumarecon, Konsorsium Lokal Risjadson Brunsfield Nusantara, lalu Korea Land and Housing yang pure dari luar.

Dalam antrean ada beberapa tapi belum kita umumkan kalo belum ada surat izin prinsip pelaksanaan. Tiga ini udah surat izin prinsip," kata Dhony.

Selain ketiganya, lanjut Dhony, ada sejumlah investor lain yang masih mengantre untuk bisa berinvestasi di IKN.

Namun demikian, mereka belum mendapat surat izin prinsip investasi dari pemerintah.

"Dalam antrean ada beberapa tapi belum kita umumkan kalau belum ada surat izin prinsip," tutur Dhony.

Dia mengungkapkan, investasi dari ketiga pihak tersebut rencananya untuk membangun perumahan, fasilitas air minum, instalasi listrik, fasilitas telekomunikasi, pengolahan limbah hingga transportasi.

Kemudian investasi selanjutnya akan digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas gaya hidup, fasilitas keluarga hingga taman.

Dhony menambahkan, komposisi pihak yang memberikan investasi saat ini sudah baik, yakni pihak swasta, konsorsium nasional dan asing.

"Jadi hampir bagus komposisinya merata.

Dan masih antre tetapi banyak yang lokal," tambahnya.

Dhony mengatakan total komitmen investasi yang sudah masuk sekitar Rp41 triliun.

Dengan demikian Ia menegaskan bahwa market confidence (kepercayaan pasar) dari proyek IKN sangat baik.

"Rp 41 triliun. Sekarang dari APBN Rp 26 triliun. Ini sudah hampir 2 kali lipat.

Jadi market confidence baik. Dan 59 yang antri itu ada sekolah, ada RS, ada mall, bahkan ada pemakaman.

Tapi kita lihat yang lebih baik kita sebagai model menjadi referensi pengembangan kota-kota di Indonesia," jelasnya.

Untuk sektor perumahan nantinya dari hak pengelolaan akan bisa menjadi hal milik.

Ia menjelaskan, untuk rumah tinggal nantinya pembeli setelah memiliki hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

"Itu sudah sama dengan yang lain. Dengan banyak insentif ini akan menarik sekali. Dengan HGB di atas HPL tergantung perjanjian pengelola HPL dengan Otorita.

Ini sama seperti yang dilakukan di DKI di Kemayoran, di Mangga Dua ini bisa panjang.

Jadi tidak ada beda dengan HGB yang tidak di atas HPL.

Itu solusi yang kita sedang rundingkan pelaku usaha," ungkapnya.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk rumah tinggal.

Sedangkan untuk gedung dan bangunan hanya mendapatkan hak guna bangunan.

"Hanya rumah tinggal. Ini untuk kepentingan masyarakat umum.

Jadi kita dorong itu untuk kepentingan masyarakat, supaya rumah yang dimiliki masyarakat bisa memiliki hak tertinggi yakni hak milik," jelasnya.

Baca juga: Konsorsium Nusantara Gelontorkan Investasi Rp 30 T, Bangun Ini di IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Update IKN Nusantara

Berita Otorita IKN