Berita Nasional Terkini
Soroti Data SMRC, Rocky Gerung Sebut Survei Hanya Siasat untuk Memperpanjang Masa Jabatan Jokowi
Pengamat politik Rocky Gerung soroti hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas dan kinerja Jokowi.
Penulis: Amilia Lusintha | Editor: Amilia Lusintha
TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung soroti hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas dan kinerja Jokowi.
Untuk diketahui, survei dari SMRC yang disiarkan lewat kanal YouTube, Kamis (5/1/2023), menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sekitar 15,5 persen jika melalukan pencalonan sebagai Presiden kembali.
Dalam tayangan Rocky Gerung, disinggung bahwa SMRC merupakan lembaga yang mendukung Presiden Jokowi.
"Menarik karena survei ini dilakukan oleh SMRC yang selama ini kita tau, mereka ini pendukung pak Jokowi," kata Hersubeno Arief dalam tayangan Rocky Gerung, Jumat (6/1/2023).
Mengomentari itu, Rocky Gerung sebut survei itu merupakan kuantifikasi dari persepsi publik.
"Pastikan dulu bahwa itu persepsi, dan itu yang dikuantifikasi,"
"Tentu ada jarak, antara apa yang dipersepsikan dan apa yang menjadi keyakinan," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung membandingkan adanya perbedaan arti antara true (benar) dan usufulness (kegunaan).
Atas dasar itu, Rocky Gerung ingin mengetahui dibelakang hasil survei kuantitatif tersebut mana yang berguna dan tidak.
Baca juga: Rocky Gerung Sebut Mafia Minyak Goreng Harusnya Dihukum Mati
Rocky Gerung mengatakan bahwa dalam dunia politik, sesuatu yang akan diucapkan tentu hal yang berguna, bukan yang benar.
"Dalam politik, berguna lebih penting daripada kebenaran," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa SMRC berulang kali membuat semacam dilema kepada publik.
"Bagi mereka yang menginginkan rezim Jokowi masuk ke dalam pikiran publik, pasti dia akan menunjukkan fakta
ada yang kelihatan berhasil," komentar Rocky Gerung.
Terkait itu, Rocky Gerung singgung penilaian masyarakat atas keberhasilan Jokowi dalam proyek kereta cepat.
Baca juga: Rocky Gerung Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Menyejahterakan Rakyat, Justru Melemahkan Buruh
"Kalau bikin kereta cepat itu cuman soal uang, dan uang itu adalah yang kita pinjam," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai bahwasanya mereka yang terlalu memuji Jokowi karena proyek kereta cepat, itu artinya mereka tidak paham bahwa itu menjadi bagian yang akan dibayarkannya nanti.
Berbicara soal kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, Rocky Gerung sebut ekspor memang mendapatkan kenaikan.
"Memang ekspor kita naik, tetapi ekspor itu dihasilkan oleh dua atau tiga komunitas yang dikuasai oleh dua tiga orang, gak ada gagasan rakyat,"
"Jadi kira-kira itu yang menyebabkan kita gak mungkin pakai data SMCR, karena publik gak di briefing," ujar Rocky Gerung.
Baca juga: Soroti Polemik Perppu Cipta Kerja, Rocky Gerung: Substansi dari Kepentingan Buruh Diabaikan
Menurut pengamat politik Rocky Gerung, sebelumnya rakyat perlu diberitahu tentang pembangunan yang tadinya dijanjikan tanpa hutang.
Namun, realita di lapangan rupanya pembangunan tersebut dengan meminjam dana atau hutang.
"Kan mesti begitu, supaya kita bisa bedakan mana true dan usefulnes," kata Rocky Gerung.
Disamping itu, berdasarkan data survei SMCR, meskipun data elektabilitas Jokowi menurun, berbeda terbalik dengan kepuasan kinerjanya yang sangat tinggi.
Survei terakhir yang dilakukan oleh SMCR pada 2022 lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 74,2 persen.
Mengomentari data survei tersebut, Rocky Gerung berkomentar yaitu pembuat survei membuat kesimpulan untuk diajukan sebagai dilema pada publik.
Apabila terjadi masa jabatan tiga periode, pemilu akan berjalan, Rocky Gerung sebut bahwa dasarnya rakyat memiliki kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi.
"Jadi Jokowi boleh gak dipilih, tetapi dia berhak untuk melanjutkan atau memperpanjang periodenya, karena ada kepercayaan,"
"Jadi ini mau nipu sebenarnya, gak ada soal gak terpilih," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai bahwasanya survey hanya menjadi siasat untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.