8 Parpol Parlemen Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Disebut Merampas Hak Rakyat

"Dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini," pungkas Airlangga.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan tidak ada keterlibatan atau hubungannya antara restu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan perkumpulan para pimpinan partai politik.

Ali menegaskan pertemuan yang terjadi pada hari ini, murni karena adanya kepentingan di antara partai yang hadir.

"Enggak ada hubungannya (dengan Jokowi), saya pikir begini, kita kan masing-masing partai memiliki kedaulatan itu. Pak jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," kata Ali.

"Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing kepentingan partai secara ke depannya jadi bicara tentang hal-hal yang lain," tambah Ali.

Dengan begitu kata Ali, dirasa tidak perlu dengan melibatkan atau meminta izin dari Presiden Jokowi atas pertemuan kali ini."Apa harus?(izin pak Jokowi), enggak perlu," kata Ali.

Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) berpendapat bahwa pemilu sistem proporsional tertutup merampas hak rakyat. Karena itu lanjut AHY partai yang dipimpinnya menolak rencana tersebut.

"Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata AHY.

Putra sulung presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) ini juga berharap pemilu dengan coblos caleg atau proporsional terbuka tetap dilaksanakan.

"Dengan proporsional terbuka tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil," ujarnya.(Tribun Network/mam/wly)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Inilah 8 Parpol yang Menolak Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Singgung soal Restu Jokowi