Pemkab PPU Tunggu Kepastian Pinjam Pakai Lahan untuk Lanjutkan Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu keputusan PT Pertamina atas perpanjangan pinjam pakai lahan Bendungan Lawe-Lawe.

Lahan yang digunakan untuk membangun bendungan Lawe-lawe merupakan milik PT Pertamina.

Pemkab PPU berupaya mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai lahan, agar dapat melanjutkan pembangunan sumber air baku untuk masyarakat PPU itu.

Namun, PT Pertamina baru sekedar memberikan isyarat untuk menyetujui perpanjangan. Dan belum memberikan konfirmasi secara tertulis.

"Kepastian final belum ada, tapi lampu hijau sudah ada, bilang kita mau diundang secara tertulis, tapi sampai sekarang belum ada lagi kepastian," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-lawe PPU Diperkirakan Tahun 2024

Baca juga: Harapan Pemkab kepada Pusat, Bangun Bendungan Lawe-lawe untuk Stok Air Bersih

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, Pemkab PPU juga telah menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran pinjam pakai lahan sebelumnya, yakni sebesar Rp500 juta.

Kata Tohar, identifikasi lahan juga telah dilakukan, dengan memasang patok dilokasi tersebut. Luas lahan bendungan Lawe-lawe yakni mencapai 220 hektare.

"Kita sudah mengidentifikasi lahan dengan memasang patok dilapangan," sambungnya.

Bendungan Lawe-lawe sempat tertunda pembangunannya selama beberapa tahun. Selain karena persoalan anggaran, juga berkutat masalah lahan.

Selanjutnya, Pemkab PPU akan segera mengusulkan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan untuk anggaran pembangunannya.

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Terus Upayakan Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe

Namun demikian, untuk tahun ini belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut.
Anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan bendungan Lawe-lawe yakni sekitar Rp70 miliar.

"Alokasi anggaran belum ada, setelah itu baru kita mengusulkan untuk bisa di handle oleh pemerintah pusat atau BWS," pungkansya. (*)