Pemkab Penajam Paser Utara Terus Upayakan Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Kelanjutan pembangunan bendungan Lawe-Lawe masih terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), agar bisa diakomodir oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU Nicko Herlambang kepada TribunKaltim.Co.

Nicko menjelaskan, hasil pertemuan dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, bahwa pemerintah pusat mempertanyakan kejelasan lahan bendungan tersebut.

"Pusat mempertanyakan ini apakah bisa dilanjutkan, apakah tidak ada persoalan terkait dengan audit yang sudah dilakukan," ungkapnya Minggu (11/9/2022).

Baca juga: Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-lawe PPU Diharapkan Mendapat Bantuan Pemerintah Pusat

Baca juga: Penentuan Pinjam Pakai Lahan Bendungan Lawe-Lawe di PPU Masuk Tahap Penentuan Batas Objek

Baca juga: Butuh Minimal Rp 120 M untuk Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-lawe, Pusat Berikan Sinyal

Namun pihak pemerintah daerah telah menyampaikan bahwa persoalan bendungan Lawe-lawe telah diaudit, baik oleh BPKP maupun oleh BPK.

"Artinya tidak persoalan disitu," sambungnya.

Kata Nicko, pihaknya juga akan segera menyampaikan ke pemerintah pusat, mengenai persoalan pinjam pakai lahan dengan PT Pertamina yang sudah selesai urusannya.

"Memang nanti kita diminta memberikan laporan sesegera mungkin setelah pinjam pakai dan perjanjian dengan Pertamina ini sudah clear, ini kan sekarang lagi patok," bebernya.

Setelah itu, barulah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran dari pemerintah pusat, untuk pembangunan bendungan.

"Syarat anggaran bisa turun untuk pembangunan bendungan Lawe-lawe, harus ada kejelasan, seperti apa, perencanaannya sepeti apa, mereka nanti akan membuat audit tersendiri terkait hal itu, apakah bisa dilanjutkan," katanya.

Pembangunan bendungan penting bagi masyarakat PPU, mengingat ini merupakan pemenuhan kebutuhan air baku di Benuo Taka.

"Harusnya ini bisa diambil alih oleh pemerintah pusat, karena ini kan kebutuhan urgen kita, terkait dengan pemenuhan air baku," ujarnya.

Baca juga: Urgensi Pembangunan Bendungan Lawe-lawe sebagai Penampungan Air Bersih bagi Masyarakat PPU

Tidak hanya itu, PPU juga kehilangan sumber air baku setelah Sepaku menjadi IKN dan tidak lagi menjadi wilayah administrasi PPU, terutama untuk PPU disisi selatan.

"Dengan terpisahnya IKN dari kita, kita kehilangan sumber air, yang memungkinkan yang ada di PPU itu terbatas, apalagi disisi selatan kemudian diutara kan sudah dibangun untuk kepentingan pusat," tukasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel