Pembangunan Terowongan Gunung Manggah di Samarinda Dibagi 2 Segmen dalam Waktu 22 Bulan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terowongan Gunung Manggah akan dibangun menghubungkan Jalan Kakap dan Jalan Sultan Alimudin Samarinda dengan jarak zona kerja 690 meter.

Hal tersebut berdasarkan Rancangan Awal Terowongan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Pada rancangan tersebut tergambar pula desain terowongan akan dibagi menjadi dua bagian atau dua tunnel.

Tunnel section 1 dari Jl Kakap- Jl Sultan Alimuddin memiliki panjang 240 meter. Adapun tunnel section 2 panjangnya 120 meter.

Akan ada jeda antara tunnel section 1 ke tunnel berikutnya sepanjang 60 meter jalan tanpa terowongan.

Baca juga: Andi Harun Ungkap Ide Awal Pembangunan Terowongan Gunung Manggah di Sungai Dama Samarinda

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Samarinda, Budy Santoso mengungkapkan itu dilakukan untuk menjaga sirkulasi udara tetap ada.

"Nanti kita akan bagi dua segmen jadi nggak semuanya full terowongan nanti sirkulasi udara kayak mana," ujar Budy kepada TribunKaltim.co.

Terowongan itu didesain dengan ketinggian 15 meter dan lebar 15 meter. Di mana pembangunan terowongan berjarak 700 meter dari Sungai Mahakam dan 150 meter dari Puncak Steling.

Budy Santoso mengemukakan, pihaknya telah melakukan feasibility study pada anggaran perubahan tahun 2021 tepatnya pada November.

Baca juga: Pembangunan Terowongan Cegah Potensi Kecelakaan Lalu Lintas di Gunung Manggah Samarinda

Hasil dari feasibility study yang dilakukan bersama tim konsultan itu memastikan bahwa pembangunan terowongan di kawasan tersebut aman.

Budy menyampaikan titik yang menjadi lokasi pembangunan terowongan tidak termasuk ke dalam titik sesar kawasan rawan longsor.

"Geoteknya kemarin sih aman masih kalau sesarnya, tapi di situ nggak kena sesar terowongannya," ucapnya.

Pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Samarinda dan Bantuan Provinsi.

Adapun kontrak dengan pemenang tender PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 395 miliar dengan waktu pelaksanaan 22 bulan (660 hari). (*)