Kementrian PUPR Punya 40 Proyek Konstruksi di IKN Nusantara, Totalnya Rp 25 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan terdapat 40 kontrak konstruksi untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, dengan nilai kesepakatan mencapai Rp 25,98 triliun.

Dilansir dari Kompas.com, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR RI Selasa (17/1/2023), Basuki mengungkapkan, nilai tersebut termasuk anggaran reguler kementerian PUPR di tahun 2022.

"Kami telah memulai kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp 25,98 triliun," kata Basuki.

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Komunitas Melayu-Banjar Bertemu Langsung Jokowi

Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga minggu ketiga Desember 2022, kontrak pembangunan untuk IKN sebanyak 24 kontrak dengan nilai Rp 15,8 triliun.

Hingga akhir Desember 2022, bertambah lagi 16 kontrak dengan nilai kesepakatan menacapai Rp 8,8 triliun.

Namun demikian, ia menyebut bahwa beberapa kontrak lainnya gagal lelang.

Rencananya akan dilakukan lelang ulang pada tahun 2023 ini.

"Namun, beberapa kontrak lainnya gagal lelang dan harus kembali di lelang ulang pada tahun 2023 ini," lanjutnya.

Baca juga: Patkamla Posa II-13-52, Kapal Patroli TNI AL Amankan Jalur Logistik IKN Nusantara

Adapun beberapa pekerjaan yaakan dikerjakan di IKN mencakup pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, dan juga gedung pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan seiring dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN Nusantara.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Hingga saat ini, progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN sudah mencapai sekitar 15 persen.

Infrastruktur dasar ini mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, rusun untuk pekerja, hingga jembatan.

Infrastruktur dasar IKN tersebut dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Saat ini dari 34 proyek infrastruktur dasar IKN, sudah ada 29 proyek yang diteken kontrak.

Rencananya, pemindahan ibu kota negara tahap satu yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.

Ditargetkan kawasan Istana Presiden bisa kelar dibangun sebelum 17 Agustus 2024 sehingga bisa digunakan untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. (*)