Kurangi Angka Kemiskinan Kaltim, Isran Noor Inginkan CSR Perusahaan Fokus pada Rumah Layak Huni

TRIBUNKALTIM.CO - Masa tugas Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023 hampir usai.

Di penghujung pengabdian lima tahunan ini, Gubernure Kaltim Isran Noor menyebut ada beberapa hal krusial yang harus dituntaskan.

Sebenarnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempunyai penghasilan atau pendapatan yang besar. Hanya saja tidak digunakan untuk pemenuhan gizi sehari-hari.

Ada yang bahkan memakai banyak perhiasan emas, namun anggota keluarganya mengalami stunting.

“Artinya mereka tidak menggunakan pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makanan,” ungkap Gubernur, Isran Noor saat berbincang dengan Wakil Pemimpin Umum Tribun Kaltim, Ade Mayasanto, di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.

Menjelang akhir tugas, apa saja yang sebenarnya paling krusial dan harus diwujudkan segera?

Ada beberapa hal. Dari sisi indikator kesejahteraan ada dua hal yang menurut saya krusial.

Baca juga: Daftar Gubernur yang Habis Masa Jabatannya Tahun 2023, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Isran Noor

Pertama kematian ibu melahirkan, kedua kematian bayi. Bila melihat sisi pendapatan Kaltim, harusnya tidak terjadi.

Harusnya masyarakat sehat. Di masyarakat ada yang punya penghasilan besar namun tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizinya.

Ada yang memakai banyak perhiasan emas, namun anggota keluarga mereka mengalami stunting. Artinya mereka tidak menggunakan pendapatan untuk memenuhi nutrisi makanan.

Untuk meminimalisasi kasus kematian ibu dan anak, apa yang akan dilakukan?

Kami melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan dan Universitas Mulawarman untuk meneliti apa saja penyebabnya.

Sebab kasus kematian ibu dan anak pasti berkaitan juga dengan stunting. Intinya persoalan gizi. Ada beberapa daerah yang tinggi kasus. Seperti Paser dan juga Kutai Timur.

Mudah-mudahan risetnya selesai dalam satu atau dua bulan kedepan, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Selain masalah kesehatan, program Rumah Layak Huni (RLH) juga intens digalakkan?

Rumah layak huni sebenarnya bukan program utama. Namun ini merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kaltim.

Sebab peran rumah cukup besar, dan memberikan kontribusi jika melakukan penilaian dari segi permukiman.

Masyarakat punya usaha, lahan, ternak, dan lainnya. Namun jika tidak memiliki rumah yang layak ya dikategorikan miskin. Padahal punya asset.

Pembiayaannya menggunakan CSR perusahaan?

Begini, selama ini kan CSR perusahaan digunakan untuk keperluan kesehatan, agama, sosial, pendidikan.

Padahal itu semua sudah ditangani oleh negara. Namun soal kemiskinan akibat tempat tinggal, tidak tersentuh. Padahal ini masalah besar.

Jadi saya meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur agar CSR mereka dikonsentrasikan atau difokuskan pada pembangunan rumah layak huni.

Bukan hanya perusahaan swasta namun juga BUMN dan BUMD harus menyisihkan dana CSR untuk membangun rumah layak huni. Anggarannya sekitar Rp115 juta per satu unit.

Usai pandemi Covid-19, bertambah penduduk miskin. Bagaimana penanganannya?

Ya bertambah orang miskin, baik secara nasional maupun regional. Sebab masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan.

Di Kaltim, pekerja yang berasal dari luar provinsi ini sangat banyak. Banyak dari Sulawesi, Jawa dan daerah lainnya.

Saat covid, mereka pulang kampung dan kehilangan pekerjaan. Khusus masyarakat Kaltim tidak begitu banyak.

Hanya 6,3 persen (tahun 2022). Dari angka ini, komponen yang paling besar adalah dari segi perumahan. Jika perumahan layak, angka penduduk miskin pasti menurun.

Soal pendapatan, sebenarnya mereka punya asset yang besar. Punya ternak, kebun, tanaman sendiri. Jadi untuk makan mereka sudah lebih dari cukup.

Namun persoalannya dalam hal penentuan kategori miskin dari aspek pendapatan (versi Bank Dunia). Sebenarnya di Kaltim tidak ada yang miskin.

Hanya bagaimana pola pengelolaan pendapatan mereka untuk kepentingan makanan yang bernutrisi yang perlu dibenahi.

Sebab masyarakat umumnya dapat memenuhi kebutuhan pangan atau makan. Di Kaltim tidak ada orang yang miskin, menurut saya.

Kalaupun ada, tidak sebanyak yang dipublikasikan media. Apalagi jika dikomparasi dengan penghasilan kontribusi PDRB Kaltim yang tinggi.

Prestasi-prestasi Kalimantan Timur juga tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Contoh, Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena pertumbuhan pendapatan daerah paling tinggi. Namun skalanya kecil.

Sedangkan Kaltim sudah besar lebih dulu. Jadi berapa kali lipat pertumbuhan pendapatan di Gorontalo tidak bisa menandingi pertumbuhan pendapatan Kaltim.

Jadi, maksud saya, daerah-daerah harus ada perbedaan yang namanya semacam kebijakan pertumbuhan ekonomi Asimetris.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), apakah telah merumuskan hal tersebut?

Sebenarnya saya sudah menyiapkan rumusan tersebut sejak lama. Salah satunya tentang distribusi dana transfer pusat ke daerah harusnya tidak seperti yang selama ini, pincang.

Dana yang dikelola pusat dengan yang diserahkan ke daerah terlalu jomplang.

Ada 38 provinsi, 98 kota, 414 kabupaten mengelola uang hanya 30 persen dari dana APBN.

Padahal semua kegiatan pembangunan kan di daerah. Dalam 30 persen itu juga ada dana desa. Jadi yang dikelola pemerintah daerah itu kecil.

Saya sudah sampaikan ke pusat agar formula dana APBN ke daerah diperbesar. Supaya daerah-daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai.

Jika daerah punya kapasitas, maka ekonomi bangsa kita akan besar. Pertumbuhan daerah-daerah akan semakin bagus.

Hanya lima sektor yang dikelola oleh pusat yakni pertahanan keamanan, peradilan, keuangan dan moneter, agama, dan kementerian luar negeri.

Sedangkan daerah mengelola semua sektor. Saya menyampaikan 60:40 atau 50:50. Supaya daerah punya kapasitas keuangan.

Itu merupakan formula yang paling jitu untuk memperbaiki perekonomi bangsa ini. Itu akan mengurangi kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa.

Bagaimana dengan progress Dana Bagi Hasil sawit?

Jadi, ada 9 daerah penghasil sawit di Indonesia. Kaltim urutan 6 se-Indonesia. Kaltim itu memproduksi kurang lebih 5 juta ton CPO.

Dana senilai Rp 4,7 trilun akan dibagi ke 9 daerah. Namun belum ada surat dari Kementerian Keuangan untuk ditransfer ke masing-masing daerah.

Kita akan perjuangan lagi. Kementerian Keuangan memungut dari nilai ekspor sawit cukup besar. Jadi ekspor dipungut dan dimasukkan di luar rekening negara.

Tapi tidak mengapa, karena itu merupakan kebijakan negara atau pemerintah pusat.

Angka DBH sawit yang ideal untuk Kaltim berapa rupiah?

Kaltim punya sumber daya alam yang sangat besar. Tidak hanya sawit. Ada minyak dan gas, batu bara, kayu dan lainnya.

Mengenai batu bara, kecil pendapatan yang diperoleh daerah. Kemudian UU Minerba, pengelolaan batu bara menjadi kewenangan pusat.

Tidak dibarengi dengan regulasi yang mengatur pengelolaan selama masa transisi atau peralihan kewenangan dari daerah ke pusat.

Akibatnya merajalela illegal mining di Kaltim. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, sebab mereka melihat kondisi itu sebagai peluang.

Negara yang rugi. Juga tidak ada yang mengontrol. Banyak kebocoran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Apakah Gubernur se-Indonesia kompak untuk perjuangkannya?

Saya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam beberapa kesempatan pertemuan. Saya tidak menyalahkan UU.

Namun faktanya karena UU terjadilah pemburukan yang memperparah aktivitas illegal mining di daerah.

Saya sebagai gubernur tidak haus kekuasaan, tapi semata-mata ini untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi bangsa kita dari sumber daya alam.

Sebenarnya pemerintah pusat harus segera membuat regulasi turunannya. PP boleh, Keppres boleh. Supaya dapat terkontrol. (Fransina Luhukay/Bagian 2/Bersambung)

BACA JUGA: Wawancara Eksklusif Gubernur Kaltim Isran Noor Bagian 1