Fraksi PKS DPRD Samarinda Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Karena Kesalahan Pengelolaan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husein menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69.193.733 juta.

Sebab, Sani menilai kenaikan biaya haji itu tidak rasional. Kemudian menurutnya, kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Terlebih, ia katakan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil.

"Kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil," Sani Bin Husain saat diwawancarai melalui Whatsapp pada Senin (23/1/2023).

Baca juga: Kemenag Samarinda Sebut Usulan Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji untuk Maksimalkan Pelayanan

Sani menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.

"Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan," katanya.

"Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jamaah ya ludes," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK pada (5/1/2023) dalam acara monitoring dan audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.

Baca juga: Biaya Haji 2023 di Arab Saudi Turun 30 Persen, Pembayaran Bisa Dicicil 3 Kali

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu berharap kedepan BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak.

Karena ia tidak ingin pada akhirnya BPKH menjadi perusahaan yang tidak punya modal sama sekali dan semua akhirnya ditanggungkan kepada jamaah.

Padahal, ia katakan badan tersebut adalah perusahaan investasi.

"Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa," katanya. (*)