Pemkab Kubar akan Manfaatkan Aset Daerah untuk Dongkrak Pendapatan Asli Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan studi tiru terkait pemanfaatan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. 

Studi tiru yang dilakukan ini merupakan salah satu langkah Pemkab Kubar dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih menjadi tujuan studi tiru bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.

Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kubar, Rakhmat mengatakan melalui studi tiru ini, pihaknya ingin mengetahui pemanfaatan aset daerah di Kukar sehingga memiliki nilai tambah terhadap PAD di Kutai Barat.

"Tujuan utama kunjungan ini terbentuknya kerjasama pemanfaatan aset antara Pemkab Kubar dan Kukar. Tentunya dari kerja sama itu kami harapkan akan berdampak bagi kemajuan daerah kami," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat itu saat berkunjung di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kartanegara beserta jajarannya pada Selasa (24/1/2023). 

Baca juga: Libur Tahun Baru Imlek 2023, Sat Samapta Polres Kubar Gelar Patroli di Sejumlah Objek Wisata

Baca juga: Royji Cs Terdakwa Kasus Penganiayaan Tahanan Polres Kubar Banding Atas Vonis 11 Tahun Penjara

Untuk diketahui, Pemkab Kukar sendiri memiliki nilai tambah PAD melalui pemanfaatan aset pemerintah, yang ada dengan sistem bahu-membahu dengan OPD terkait, sehingga pemanfaatannya memberikan dampak nilai tambah terhadap PAD.

Langkah Pemkab Kukar inilah yang kemudian mendorong Pemkab Kubar tertarik untuk lebih  memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

"Seperti optimalisasi penggunaannya dan memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi, serta memberikan kemudahan berinvestasi bagi perusahaan serta meningkatkan PAD melalui biaya sewa," jelas Rahkmat.

Menurutnya, tim yang terlibat dalam pemanfaatan ini antar lain Dinas PU, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, BPKAD, SDA, Bagian Hukum, dan Bagian Kerjasama.

Baca juga: LHP BPK Jadi Bukti Kuat Ada Kerugian Negara, Kasus Dugaan Korupsi Disperkimtan Kubar Naik Penyidikan

"Mereka-mereka ini lah yang akan bekerja keras sehingga pemanfaatan barang milik daerah bisa optimal dan memiliki nilai tambah yang bermuara pada peningkatan PAD kita," harapnya. (*)