DPRD Berau Sebut Pemkab Gagal Jalankan Program Kerja dalam Penanganan Wilayah Rawan Pangan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Dinas Pangan Kabupaten Berau beberapa waktu lalu melakukan ekspos terkait data wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal.

Dari pemaparan Dinas Pangan tersebut diketahui bahwa wilayah rawan pangan di Kabupaten Berau mengalami peningkatan sepanjang 2022 kemarin.

Pada 2021 lalu, sebanyak 2 wilayah di Berau masuk dalam kawasan rawan pangan, namun di tahun 2022 melonjak menjadi 14 wilayah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menilai bahwa Pemerintah gagal dalam merencanakan program kerjanya. Terlebih dalam penanganan wilayah rentan pangan.

Baca juga: Kerjasama Pengembangan Pariwisata From Bali to Berau

“Karena hal ini tidak serta merta berubah, semua ada indikator penilaiannya dan dalam lima tahun terakhir metodenya tidak berubah,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (26/1/2023).

Dirinya sendiri mengatakan bahwa telah kerap membahas bahwa rencana pembangunan tidak hanya berupa fisik bangunan. Termasuk ketahanan pangan menjadi hal lainnyang harus direncanakan dengan baik programnya.

“Bahwa berbicara rencana pembangunan bukan hanya fisik semata. Banyak hal yang perlu kita rencanakan termasuk bidang ketahanan pangan ini,” tegasnya.

Wendy sendiri merasa bahwa rencana penanganan ketahanan pangan cukup penting. Apalagi, di tahun 2022 satu diantaranya adalah Kampung Semurut yang masuk dalam wilayah rawan pangan. Padahal, Kampung Semurut sendiri merupakan wilayah yang dikenal dengan persawahanya.

Baca juga: DPUPR Berau Bakal Bangun Tempat Pelelangan Ikan di Tanjung Batu

“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya tidak ada,” bebernya.

Ia sebagai anggota legislatif mengaku cukup kecewa dengan penambahan jumlah wilayah rawan pangan di kabupaten Berau.

“Dan ini lah hasil nya, daerah yang rawan pangan bertambah di daerah kita,” tuturnya.

Kedepan, pihak ya akan mengadakan kordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk merumuskan program unggulan yang akan dikerjakan. Program tersebut akan mencakup jangka panjang dan pendek.

“Sehingga kita dapat masuk kan dalam program prioritas baik di anggaran perubahan 2023 dan murni 2024,” pungkasnya. (*)