Jadi Jantung IKN Nusantara, Samarinda Siapkan Skytrain Sebagai Transportasi Massal

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang kian gencar coba diimbangi daerah sekitarnya di Kalimantan Timur.

Samarinda misalnya, di dalam perencanaan Pemerintah Pusat merupakan jantung dari IKN Nusantara.

Pemkot Samarinda berencana membangun transportasi massal berbasis rel yang terkoneksi dengan rencana transportasi IKN Nusantara dan daerah sekitarnya.

Kali ini pilihan jatuh pada moda transportasi skytrain.

Rencana Pembangunan skytrain di Samarinda kini memasuki fase feasibility study.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengemukakan, pembangunan skytrain telah disiapkan sejak setahun yang lalu, sehingga pada 2023 telah siap untuk memasuki fase feasibility study.

Namun, ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di saat yang sama harus melakukan sinkronisasi terhadap perencanaan transportasi massal di Ibu Kota Negara (IKN).

"Ada perencanaan IKN dan salah satu isi dari perencanaan di bidang transportasi dibutuhkan juga transportasi massal berbasis rel," kata Andi Harun.

"Sehingga ini juga harus kita sinkronisasi. Karena di situ dari dan menuju IKN pada daerah-daerah kota penyangga," tuturnya.

Di samping itu, Pemkot Samarinda juga harus melakukan sinkronisasi terhadap rencana pengembangan Bandara APT Pranoto dari Kementerian Perhubungan.

Sebab perencanaannya juga memuat rencana transportasi massal berbasis rel dari dan menuju APT Pranoto.

"Kita telah menerima rencana pengembangan Bandara APT Pranoto dari Kementerian Perhubungan. Di dalam perencanaan itu juga ada rencana skytrain monorel atau transportasi massal berbasis rel dari dan menuju APT Pranoto," katanya.

Sehingga Pemkot pada 2023 juga akan melakukan sinkronisasi rencana pembangunan skytrain dengan perencanaan IKN dan Bandara APT Pranoto.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN Nusantara dan Kementrian Perhubungan masih membahas moda transportasi darat yang prioritas diwujudkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Demikian diungkapkan Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati.