Penjelasan Panglima TNI Soal Progres Pemindahan Prajurit dan Mabes ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah instansi pemerintah akan menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Kantor kementerian dan lembaga juga menjadi infrastruktur yang dibangun bersamaan dengan kompleks Istana Negara.

Namun, untuk Markas Besar TNI, belum ada target waktu kepindahannya.

Dilansir dari Kompas TV, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, pihaknya belum menetapkan target ataupun menyusun rencana untuk memindahkan personel dan Markas Besar TNI ke IKN Nusantara.

Lantaran, hingga saat ini TNI belum mendapatkan kepastian terkait besaran anggaran dari APBN untuk kebutuhan pemindahan tersebut.

”Setelah mendapatkan kepastian tentang besaran anggaran, barulah nantinya kita bisa bergerak, mulai membangun aset gedung-gedung yang nantinya digunakan untuk menampung para personel TNI yang akan berpindah tugas ke IKN,” kata Yudo, Minggu (29/1/2023).

Yudo menjelaskan, pihaknya baru mendapat informasi soal luas lahan untuk TNI di IKN Nusantara, yang telah ditetapkan sekitar 270 hektar.

Tapi TNI terus mendukung pembangunan IKN Nusantara dengan menempatkan satu kompi yang terdiri atas 100 personel dari Kodam VI/Mulawarman.

Ia menyampaikan, personel tersebut bersiaga mengawasi pengiriman logistik dan material untuk pembangunan sekaligus juga mengawasi jalannya aktivitas pembangunan di IKN Nusantara.

”Bersama dengan Polri, kami akan mengawasi agar kegiatan pembangunan bisa berlangsung lancar dan memenuhi target tahapan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya,” tutur Yudo.

Jika nanti sudah mendapatkan anggaran, barulah TNI bersiap untuk melakukan aktivitas pembangunan sendiri.

”Ketika sudah bisa merencanakan pembangunan, maka kami pun akan segera menggeser sebagian personel untuk terlibat ikut membangun sarana prasarana yang dibutuhkan.

Kalangan kami sendiri, seperti Zeni AD dan Marinir, misalnya, juga memiliki kemampuan untuk membangun konstruksi fisik,” ujarnya.

Sebelumnya, TNI sudah merancang berbagai skenario pertahanan di calon ibu kota baru Indonesia, tersebut.

Salah satunya pertanahan udara.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo menuturkan, pembangunan lanud baru itu akan menggeser dua skuadron VIP/VVIP, yakni Skuadron 17 dan Skuadron 45 ke wilayah IKN.

“Seperti kita ketahui bahwa Skuadron Udara 17 dan Skuadron Udara 45 adalah dua satuan yang mendukung kegiatan penerbangan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Fadjar kepada awak media dalam Rapim TNI AU Tahun 2022 di Mabesau, Jakarta, 4 April 2022.

Ia menuturkan, pergeseran dua skuadron ini bertujuan untuk menunjang kegiatan penerbangan kepala negara.

Selain fasilitas khusus Presiden dan Wakil Presiden, nantinya juga akan ada satuan pendukung lainnya di lanud baru tersebut.

“Nanti di pangkalan tersebut akan juga dibangun untuk fasilitas yang mendukung kegiatan Bapak Presiden RI,” kata Fadjar.

Sementara dalam konteks pertahanan, Fadjar menjelaskan bahwa TNI AU juga akan membentuk pemandu sektor udara IKN.

TNI Angkatan Udara (AU) akan membangun radar dan landasan udara di Ibu Kota Nusantara.

Hal itu diungkapkan Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya M Tony Harjono saat acara coffee morning, Kamis (19/1/2023).

"Yang pasti di sana, Koopsudnas membangun radar, ada landasan juga," ujar Tony di Mako Koopsudnas.

Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN.

Tony menambahkan, beberapa skuadron juga akan ditempatkan di IKN.

"Kami TNI AU merencanakan yang terbaik untuk pertahanan udara khususnya," kata Tony. (*)