Spesifikasi Rumah Fully Furnished, Menteri di IKN Nusantara Tak Perlu Bawa Perabotan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur sempat menuai sorotan.

Pasalnya, 36 rumah menteri tersebut total alokasi anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 520 miliar.

Jika dikalkulasi, maka biaya pembangunan untuk setiap rumah menteri di IKN sekitar Rp 14,4 miliar per unit.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memberikan jawaban saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Rabu (25/1/2023) lalu.

"Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Adapun spesifikasi rumah ini, masing-masing dirancang dengan luas bangunan dan lahan 580/1.000 meter persegi.

Mencakup satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak, satu kamar mandi utama, ruang keluarga, balkon, koridor, foyer kamar utama, dan ruang baju.

Selain itu, terdapat pula ruang makan, ruang kerja, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur kering, area kedinasan, tangga luar, teras, hall of fame, toilet, koridor, tangga utama indoor, dan teras deck belakang.

Fasilitas lainnya adalah garasi dengan kapasitas dua mobil, ruang pompa, kamar tidur sopir, kamar mandi sopir, koridor plus tangga servis, dapur basah, gudang, kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, dan ruang cuci serta jemur.

Desain rumahnya pun terdapat dua tipe.

Yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi serta luas lahan 1.000 meter persegi.

"Jadi nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati tinggal masuk saja itu (tanpa perlu membawa barang/furniture)," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit demi memastikan kesesuaian biaya dan sebagainya.

"Bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang.

Di depan berkaitan dengan pemrograman dan pengadaan barang dan jasanya.

Kemudian terakhir nanti berkaitan dengan kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut, karena ini strategis dan juga punya potensi risiko," pungkas Iwan.

Perlu diketahui, pembangunan rumah tapak menteri di IKN dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Ciriajasa Engineering Consultant, kerja sama operasi (KSO).

Ruang lingkup kontraknya meliputi perencanaan perancangan persil, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

Lokasi rumah jabatan menteri ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-BWP 1A-West Residence dengan Persil 104 dan 105 dengan total luas lahan 23,94 hektar.

Di Persil 104 akan dibangun 24 unit dengan luas lahan 12,89 hektar.

Sementara di Persil 105 akan dibangun 12 unit dengan luas lahan 11,05 hektar. (*)