Tanggapan Ridwan Kamil terkait Usulan Cak Imin tentang Penghapusan Jabatan Gubernur

TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tentang penghapusan jabatan gubernur dan meniadakan pemilihan gubernur (Pilgub) jadi sorotan.

Selain itu, sejumlah gubernur menyampaikan respon yang berbeda, terasuk salah satunya Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Terkait jabatan Gubernur, Ridwan Kamil yang biasa disapa Kang Emil ini menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. 

Menurut Ridwan Kamil, pemilihan kepala daerah adalah kehendak rakyat.

Sabtu (4/2/2023) seperti dilansir dari TribunJabar.id, Ridwan Kamil mengatakan, "Republik (Indonesia) ini dibangun atas dasar kesepakatan. Lahirnya institusi presiden, partai, kegubernuran, kewalikotaan, kebupatian, itu adalah kesepakatan rakyat." 

"Jadi kesimpulannya, kalau mau ada perubahan-perubahan, harus bertanya dengan arif bijaksana kepada rakyat." 

Ridwan Kamil menjelaskan, pemikiran negarawan seperti yang dilontarkan Cak Imin itu belum tentu sejalan dengan keinginan rakyat.

"Kalau mau bertanya apa manfaat Gubernur Jabar, misalnya, silakan tanyakan ke rakyat Jabar," ujar Ridwan Kamil.

Baca juga: Gerindra dan PKB Makin Mesra, Bukan Omong Kosong, Prabowo - Cak Imin Makin Serius Tatap Pilpres 2024

"Jadi bijaknya tanya kepada rakyat.

Bentuknya bisa referendum, menanyai rakyat satu-satu, dan kalau hasilnya rakyatnya berkehendak beda, kita hormati," seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Peran gubernur krusial

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut menanggapi usulan penghapusan jabatan gubernur itu.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai, jabatan gubernur sangat krusial, khususnya bagi pemerintah daerah (Pemda).

"Ya, (peran gubernur) krusial sekali," ucap Gibran, di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sebagaimana diberitakan regional.kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Gibran menerangkan, selama ini dia kerap mendapat arahan dan menyampaikan koordinasi antar wilayah yang macet kepada gubernur.