Tanggapan Ridwan Kamil terkait Usulan Cak Imin tentang Penghapusan Jabatan Gubernur

TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tentang penghapusan jabatan gubernur dan meniadakan pemilihan gubernur (Pilgub) jadi sorotan.

Selain itu, sejumlah gubernur menyampaikan respon yang berbeda, terasuk salah satunya Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Terkait jabatan Gubernur, Ridwan Kamil yang biasa disapa Kang Emil ini menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. 

Menurut Ridwan Kamil, pemilihan kepala daerah adalah kehendak rakyat.

Sabtu (4/2/2023) seperti dilansir dari TribunJabar.id, Ridwan Kamil mengatakan, "Republik (Indonesia) ini dibangun atas dasar kesepakatan. Lahirnya institusi presiden, partai, kegubernuran, kewalikotaan, kebupatian, itu adalah kesepakatan rakyat." 

"Jadi kesimpulannya, kalau mau ada perubahan-perubahan, harus bertanya dengan arif bijaksana kepada rakyat." 

Ridwan Kamil menjelaskan, pemikiran negarawan seperti yang dilontarkan Cak Imin itu belum tentu sejalan dengan keinginan rakyat.

"Kalau mau bertanya apa manfaat Gubernur Jabar, misalnya, silakan tanyakan ke rakyat Jabar," ujar Ridwan Kamil.

Baca juga: Gerindra dan PKB Makin Mesra, Bukan Omong Kosong, Prabowo - Cak Imin Makin Serius Tatap Pilpres 2024

"Jadi bijaknya tanya kepada rakyat.

Bentuknya bisa referendum, menanyai rakyat satu-satu, dan kalau hasilnya rakyatnya berkehendak beda, kita hormati," seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Peran gubernur krusial

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut menanggapi usulan penghapusan jabatan gubernur itu.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai, jabatan gubernur sangat krusial, khususnya bagi pemerintah daerah (Pemda).

"Ya, (peran gubernur) krusial sekali," ucap Gibran, di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sebagaimana diberitakan regional.kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Gibran menerangkan, selama ini dia kerap mendapat arahan dan menyampaikan koordinasi antar wilayah yang macet kepada gubernur.

"Kita selalu dapat arahan dari gubernur.

Baca juga: Daftar Gubernur yang Habis Masa Jabatannya Tahun 2023, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Isran Noor

Kalau misalnya koordinasi antar wilayah tidak jalan, ya saya mengeluh sama Pak Gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur," ungkapnya.

Menurutnya, jika tak ada jabatan gubernur, koordinasi antar wilayah akan sulit tercapai atau macet.

"Ya sulit. Harus ada gubernur," pungkasnya.

Usulan Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemrintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

 Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.

Baca juga: PPP Tentukan Capres di Mukernas, Persilakan Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil Dekati Akar Rumputnya

Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota.

Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi.

Menurut Muhaimin, salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya.

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam, 24 jam, ini sistem yang melelahkan.

Apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih," ujar dia.

Ia menyebutkan, situasi itu membuat masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama di dunia politik suram karena tidak mempunyai modal yang besar.

"Aktivis-aktivis NU (Nahdlatul Ulama) yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk di jabatan-jabatan publik berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis," kata Cak Imin.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," imbuh dia.

Baca juga: Mantapkan Koalisi Gerindra dan PKB, Prabowo Bertemu Cak Imin di Istora, Bahas Capres - Cawapres?

(*)

Berita Nasional Terkini

Berita Cak Imin

Berita Ridwan Kamil