LKPP Buat Aturan Khusus Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, menyampaikan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama.

Dilansir dari Tribunnews.com, Hendrar Prihadi mengatakan, untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan pada 17 Agustus 2024, perlu dukungan dari semua pihak.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.

Baca juga: Percepat Pembangunan IKN Nusantara, Kemenkeu, Bappenas dan LKPP Terbitkan Aturan

"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi," ujar Hendrar Prihadi.

"Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang."

"Sehingga kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia," jelas mantan Wali Kota Semarang tersebut.

LKPP RI sendiri, kata dia, berupaya keras untuk melakukan upaya-upaya percepatan, terkhusus terkait pembiayaan pembangunan yang diyakininya akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.

Baca juga: Menteri PUPR Tinjau 5 Zona di Sumbu Kebangsaan KIPP IKN Nusantara, Cek Peruntukannya

"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling."

"Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta."

"Di mana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," tambah Hendrar Prihadi.

Oleh sebab itu, Hendrar Prihadi bersama LKPP RI menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengadaan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara.

"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana."

"Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menyebut jika adanya skema KPBU tersebut membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat."

"Sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 ha," kata Ali. (*)