Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Jakarta Tetap Macet dan Jadi Tujuan Investasi

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi menargetkan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang membahas masa depan kota tersebut setelah tak lagi menyandang status IKN.

Dilansir dari Kompas.com, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meyakini banyak pihak yang masih berinvenstasi di Jakarta meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024.

Sebab, menurut Heru, infrastruktur di Jakarta masih mendukung bagi pihak yang ingin berinvestasi.

Menurut dia, perpindahan IKN tidak memengaruhi investor.

"Namanya DKI, infrastruktur sudah jadi.

Walau sudah pindah IKN, pasti ada pembangkitan ekonomi baru, orang masih investasi di Jakarta," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Di sisi lain, Heru juga meyakini bahwa kemacetan tetap akan terjadi di Jakarta meski IKN akan pindah.

Kata Heru, kendaraan bermotor milik warga yang pindah ke IKN akan ditinggal di Jakarta.

Karena itu, kemacetan dinilai masih akan tetap terjadi di Jakarta.

"Kan orang pindah ke IKN enggak bawa mobil. Mobilnya masih di Jakarta, masih jalan-jalan, tetap saja kemacetan masih ada (di Jakarta)," urai Heru.

Di sisi lain, ia memperkirakan kemacetan mungkin bakal berkurang usai perpindahan IKN.

Namun, Heru belum mengkaji berapa persen kemacetan bakal berkurang nantinya.

Menurut eks Wali Kota Jakarta Utara itu, kepastian soal berapa persen kemacetan bakal berkurang perlu diteliti lebih lanjut.

"Cuma, mungkin (kemacetan) berkurang, tapi saya enggak tahu berkurangnya berapa, perlu penelitian," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui telah membentuk tim khusus untuk membahas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang kekhususan DKI.

Pembentukan tim untuk membahas keberlanjutan Jakarta usai tidak menjadi IKN nantinya. Tim ini terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

SKPD DKI Jakarta yang berpartisipasi dalam tim itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta,.

Serta Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta. Tim khusus ini masih belum rampung membahas nasib Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meninjau progres pembangunan di IKN Nusantara.

Menurut Moeldoko, pelaksanaan administratif Pemerintah Indonesia tak lagi dilaksanakan di Jakarta pada 2024 mendatang.

Dilansir dari Kompas TV, dalam kunjungannya Moeldoko meninjau sejumlah proyek.

Mulai dari lokasi pembangunan istana Negara, kantor kementrian, rumah tapak bagi menteri, titik nol hingga 21 tower hunian untuk 16 ribu pekerja, yang hampir rampung dibangun.

Secara umum pembangunan infrastruktur IKN sudah mencapai 15 persen, dalam waktu progres 3 bulan.

Moeldoko menargetkan pada 17 Agustus 2024 sudah rampung, dan pelaksanaan administratif pemerintahan akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

Secara umum ada 12 ribu ASN dan 5 ribu anggota TNI Polri akan dipindahkan. Dalam waktu dekat akan dilakukan persiapan lelang pembangunan 47 tower bagi ASN dan TNI –Polri. (*)