Terjawab Apa Itu Operasi Mapenduma, Akankah Diterapkan TNI Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB Papua?

Lima unit helikopter TNI AU diterbangkan menurunkan pasukan guna penyekatan lokasi penyanderaan.

Sebanyak 200 prajurit di antaranya diterbangkan menggunakan helikopter yang disamarkan untuk warga sipil.

Kopassus Grup-5 Antiteror siap perang kontra OPM.

Dalam operasi pembebasan itu, dua sandera, Navy Panekanan dan Matheis Y.Lasamalu, tewas dibunuh OPM.

Sementara sandera lainnya selamat.

Berkaca dari peristiwa tersebut, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memahami jika upaya penyelamatan pilot Susi Air akan memakan waktu yang cukup panjang.

“Diprediksi bakal memakan waktu yang cukup panjang dan tidak sederhana. Hal ini mengingat bahwa setiap langkah memang harus direncanakan dan disiapkan secara cermat dan terukur,” kata Fahmi saat dihubungi, Senin (20/2/2023) petang.

Fahmi mengatakan, langkah TNI-Polri melalui pendekatan persuasif bisa dipandang sebagai upaya mengalokasikan waktu yang memadai untuk menyiapkan langkah represif.

Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB di Nduga, Penumpang Sudah Dievakuasi, KKB Sebut Syarat Lepaskan Pilot

“Waktu persiapan seperti apa? Tentunya untuk mengumpulkan informasi situasi-kondisi lapangan, mempersiapkan organisasi satuan tugas dan personel yang akan diterjunkan dalam misi, maupun strategi-taktik yang akan dijalankan,” kata Fahmi.

Fahmi juga menyebutkan bahwa peristiwa Mapenduma dan pilot Susi Air tidak bisa disamakan begitu saja.

Setiap peristiwa memiliki kesulitan masing-masing.

“Yang jelas, kita tidak bisa begitu saja membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Setiap kasus punya kesulitan, kerumitan masing-masing. Begitu juga peluang dan risikonya,” kata Fahmi.

“Operasi Mapenduma misalnya, butuh persiapan panjang dan rumit karena harus memperhitungkan jumlah sandera, posisi target, dan kondisi medan. Nah untuk kasus pilot ini, bakal memakan waktu atau tidak, rumit atau tidak, bergantung pada hasil pengumpulan informasi lapangan dan analisis intelijen,” ujar Fahmi.

Fahmi menilai, pemerintah bersama TNI-Polri harus memiliki tenggat waktu yang jelas untuk langkah persuasif agar penyanderaan ini tidak berlarut-larut.

“Jika berlarut-larut, situasi, dan kondisi bisa saja memburuk dan merugikan upaya penyelamatan. Jika persiapan langkah represif memang sudah beres, operasi penyelamatan bisa segera dilakukan kapan saja,” tutur Fahmi.