Terbaru, Otorita IKN Nusantara Terima 150 LoI dari Investor, Cek Sektor Primadona

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengundang minat investor.

Proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun hingga 2045.

Sebanyak 20 persen kebutuhan pendanaan IKN tersebut akan diperoleh dari APBN.

Sisanya akan didapatkan dari investasi yang ditanamkan disana.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pun berupaya menarik para investor untuk mau masuk menanamkan modalnya di IKN.

Dilansir dari Kontan, Sekretaris OIKN Achamd Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 150 letter of intent (LoI) dari investor yang diterima Otorita IKN.

"Kami sudah menerima lebih dari 150 letter of intent dari perusahaan dari berbagai negara.

Tadi pagi saya juga baru menerima dari perusahaan Polandia yang ingin berinvestasi," kata Jaka saat diskusi MPR Rumah Kebangsaan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (1/3).

Adapun dari LoI yang masuk terdiri dari sektor perumahan, infrastructure and utility, layanan konsultasi, pendidikan, mixed and used commercial, teknologi, kesehatan, BUMN dan kantor swasta, barang dan jasa dan public sector's offices.

Baca juga: Update Revisi UU IKN Nusantara, Badan Otorita Punya Kewenangan Khusus Diatur PP

Baca juga: Fokus Bangun IKN Nusantara, Jokowi Janji Buat Jakarta Jadi Kota Bisnis dan Wisata

Ia mengatakan, dari seluruh LoI yang masuk berasal dari perusahaan baik domestik ataupun luar negeri.

Saat ini seluruh LoI yang telah diterima OIKN sedang dalam tahap pendalaman.

Pun demikian mengenai berapa nilai dari seluruh LoI yang masuk, Jaka belum dapat menyampaikan.

Ia mengatakan, investor tentunya masih menghitung, mengkalkulasi dan meninjau bagaimana lokasi yang akan menjadi tujuan investasi mereka.

"Belum semua come up sampai value (nilai LoI) karena masing-masing sedang menghitung sesuai kebutuhan setelah melihat data lebih jauh.

Inikan perusahaan swasta mayoritas, swasta itu tentu mengkalkulasi berapa biaya yang mereka bisa hasilkan untuk dapat produk yang mereka bisa nikmati sebagai return-nya," jelasnya.

Meski demikian, sudah ada tiga perusahaan yang siap membangun perumahan bagi PNS dengan skema public private partnership (PPP).

Jaka menyebut, ketiga perusahaan tersebut telah menerima letter to proceed dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek ini akan selesai pada tahun 2024 dan akan siap dihuni pada Agustus - Desember 2024. Ketiga perusahaan tersebut ialah CCFG Corp Consortium and Risjadson Brunsfield Nusantara senilai Rp 30,8 triliun.

Kemudian, Korea Land and Housing Corp. senilai Rp 8,65 triliun dan Summarecon Agung senilai Rp 1,67 triliun.

"Kalau pekerjaan fisik membangun diperkirakan juni (tiga investor perumahan).

Karena kan harus selesaikan paperworks, soil test dan lainnya," kata Jaka.

Ia menambahkan, tahun 2022-2024 pembangunan akan dilakukan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Dimana akan banyak dibangun infrastruktur dasar.

Adapun kawasan-kawasan sekitarnya nantinya bisa dilakukan pembangunan oleh swasta. Untuk menarik investor datang ke IKN, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan insentif bagi investor. (*)