DPRD Kaltim Menilai Anggaran Sektor Pertanian Minim, Dorong Diperbesar 20 Persen dari APBD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- DPRD Kaltim menilai anggaran sektor pertanian minim dan meminta agar perlu ditingkatkan.

Diketahui, alokasi pertanian dianggarkan Rp117 miliar saat ini, artinya hanya sekitar tujuh persen dari total APBD Provinsi.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, berharap guna mengarah sektor unggulan, minimal dialokasikan paling tidak 20 persen.

Seperti halnya anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga selaras dengan visi-misi Gubernur Kaltim mewujudkan Kaltim Green dan Berdaulat Pangan.

"Secara keseluruhan alokasi sektor pertanian kita hanya Rp117 miliar, hal ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim, sebab hanya sekitar tujuh persen dari total APBD provinsi, dalam artian upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal," terang Samsun, Sabtu (4/3/2023).

Baca juga: DPR RI Dukung Upaya Pertanian Berkelanjutan di Penajam Paser Utara

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Rancang Sistem Pertanian Berkelanjutan

Nawacita mendaulatkan pangan di Bumi Mulawarman dan ingin mewujudkan Kaltim Green belum sejalan dengan alokasi anggaran sektor yang ingin diunggulkan.

"Ingin mendaulatkan pangan, tapi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk alokasi pertanian masih minim, ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu visi tersebut," tukas Samsun.

Menurutnya, pertanian amat vital berpengaruh pada kesejahteraan dan kedaulatan pangan masyarakat lokal.

Masa mendatang, bukan hanya sibuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, namun juga diharap mampu menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi peluang besar sekaligus tantangan.

Seharusnya, Kaltim juga tidak perlu lagi memasok dari luar daerah, karena lahan pertanian di Kaltim masih sangat luas.

Pemenuhan pangan tentu akan besar di kemudian hari, lantas saatnya sekarang membaca peluang tersebut dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal mulai saat ini.

Termasuk kedaulatan beras yang masih perlu diusahakan, karena beras belum sampai ke hilir sudah habis secara domestik.

Sehingga jika hasilnya terus konsisten dan meningkat, tentunya dukungan berbagai pihak dan alokasi yang diprioritaskan, maka pasokan beras lokal berkualitas untuk mendominasi pasar lokal bukanlah harapan yang kosong.

Baca juga: Peruntukkan Pupuk Subsidi di Kutai Timur Terbatas, Hanya Sembilan Jenis Pertanian

"Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius. Jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri," pungkas Samsun. (*)